Mataram (Inside Lombok) — Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri rapat pembahasan draft nota kesepakatan Program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat komitmen daerah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir di wilayah NTB.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dislutkan NTB, Muslim, Sekretaris Dinas, Hj. Hikmah Aslinasari, Plt. P2SDKP, Lalu Parjadinata, serta perwakilan bidang teknis Dislutkan, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), perwakilan Bappeda, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Muslim menyampaikan bahwa laut yang bersih dan sehat adalah aset penting bagi pembangunan ekonomi daerah. “Sampah laut, terutama plastik, sudah menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Karena itu, NTB berkomitmen penuh untuk berkolaborasi dalam mewujudkan laut yang bebas sampah melalui program Laut SEBASAH,” ujarnya.
Program Laut SEBASAH merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, khususnya Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai bagian dari strategi Ekonomi Biru menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menitikberatkan pada pengurangan sampah laut, terutama plastik, dengan target kawasan pesisir, pulau kecil, sungai, dan pelabuhan mencapai kondisi zero waste.
Muslim menambahkan, Pemerintah Provinsi NTB akan menindaklanjuti pembahasan nota kesepakatan ini dengan langkah konkret di lapangan, termasuk penguatan sinergi antarinstansi dan pemberdayaan masyarakat pesisir. “Upaya ini tidak hanya soal kebersihan laut, tapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi nelayan dan pariwisata bahari di NTB,” jelasnya.
Melalui program ini, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat tata kelola lingkungan laut yang berkelanjutan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut dari sampah. Laut yang sehat diharapkan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi biru di Nusa Tenggara Barat. (gil)
