Mataram (Inside Lombok) – Sejumlah aplikasi yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram banyak yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa mengatakan berdasarkan peraturan presiden tahun 2019 mengatur tentang tata kelola pembuatan aplikasi, tidak diizinkan untuk menggunakan pihak ketiga.
“Kan kita ketahui bersama era sekarang ini banyak jual beli data, dan data ini menjadi resource (sumber daya) yang sangat mahal. Sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa data (pengembangan aplikasi yang mengumpulkan data) tidak boleh lagi oleh pihak ketiga,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sejumlah OPD lingkup Kota Mataram dalam membangun aplikasi dengan melibatkan pihak ketiga. Sementara sistem yang digunakan oleh pihak ketiga yaitu bisnis ke bisnis, dan membuat agar pemerintah tergantung dengannya. “Dalam pembangunan aplikasi itu, kita tidak diberikan keyword atau semacam itu lah. Jadi kita tidak diberikan hak pengelolaan secara utuh,” katanya.
Dengan kondisi ini, pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan setiap tahun agar aplikasi yang dibuat bisa tetap diakses. Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, Dinas Kominfo Kota Mataram saat ini sudah menyiapkan server unlimited. “Kita siap memberikan fasilitas kemampuan pengelolaan data yang optimal terhadap semua aplikasi yang ada di Kota Mataram,” katanya.
Diskominfo Kota Mataram tidak lagi mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan aplikasi yang tidak sesuai dari segi anggaran dengan hasil yang diperoleh. Salah satu aplikasi yang tidak diberikan rekomendasi yaitu aplikasi pasar mentaram. “Aplikasi ini hanya mengambil template yang ada di aplikasi umum. Dia jadi tinggal mengambil saja,” katanya.
Untuk pengawasan aplikasi ini, Diskominfo Kota Mataram sambung Nyoman sudah memiliki SDM yang memadai. “Kita siap melakukan supervisi terhadap pembangunan aplikasi yang ada di OPD,” tutupnya. (azm)
