Mataram (Inside Lombok) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyerap sebanyak 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan. Dampak tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Iqbal menjelaskan, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.935.436 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta melibatkan 2.719 mitra pemasok atau supplier di berbagai daerah.
Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong tinggi karena umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun di NTB, capaian tersebut dapat diraih dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produksinya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelasnya.
Iqbal menegaskan, program yang pada awal pelaksanaannya sempat diragukan kini menunjukkan hasil nyata sebagai model pemberdayaan ekonomi. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak berdampak pada kenaikan harga.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Iqbal meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.
