Mataram (Inside Lombok) – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, sebanyak 379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 350 dapur atau 92,3 persen telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan masing-masing daerah.
Ketua Satgas MBG NTB, Dr. Ahsanul Khalik, mengatakan masih terdapat 29 SPPG yang baru mulai beroperasi dan tengah mempersiapkan pengajuan sertifikasi. “Ada 29 SPPG memang baru operasional dan sedang proses persiapan pengajuan SLHS,” ujarnya, Kamis (30/10).
Ia merinci, dari total dapur yang sudah mengajukan sertifikasi, 127 dapur (33,5%) telah memperoleh sertifikat SLHS, sementara 202 dapur (53,3%) telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dari hasil inspeksi itu, 108 dapur (28,5%) dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan kelayakan, dan sisanya masih diminta melakukan perbaikan.
Selain itu, 183 dapur (48,3%) telah menjalani uji laboratorium terhadap bahan pangan, air, dan hasil olahan untuk memastikan keamanan konsumsi penerima manfaat. “Sebanyak 4.383 penjamah pangan juga telah mengikuti pelatihan keamanan pangan,” tambah Ahsanul Khalik.
Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja lintas sektor, terutama dukungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB serta Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang aktif melakukan pembinaan dan verifikasi lapangan. “Capaian sertifikasi dan kelayakan dapur MBG ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras teman-teman Dinas Kesehatan yang setiap hari turun ke lapangan,” ujarnya.
Proses verifikasi dapur disebut membutuhkan waktu karena mencakup berbagai indikator teknis, mulai dari sarana pengolahan, sumber air bersih, ventilasi, sistem penyimpanan bahan makanan, tata kelola limbah, hingga kebersihan personal pekerja. “Prosesnya memang tidak bisa instan. Kita tidak ingin terburu-buru, tetapi memastikan setiap dapur benar-benar aman dan layak beroperasi,” tegasnya.
Satgas MBG NTB bersama Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah terus melakukan monitoring dan audit berkala untuk memastikan seluruh dapur memenuhi prinsip Laik Higiene, Laik Operasi, dan Laik Gizi.
“Fokus kita bukan hanya memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur menghasilkan makanan bergizi yang aman untuk anak-anak dan kelompok rentan,” ujarnya.
Sebagai langkah penguatan rantai keamanan pangan, Satgas MBG NTB juga mengimbau seluruh mitra SPPG untuk menggunakan air minum isi ulang yang telah teruji kualitasnya. “Bagi depot air minum yang hasil laboratoriumnya masih menunjukkan kandungan E. coli atau belum memenuhi standar kualitas air, kami minta segera melakukan perbaikan sistem treatment dan sterilisasi,” tegas Ahsanul Khalik.
Ia menekankan bahwa kualitas air minum menjadi salah satu indikator paling krusial dalam menjaga keamanan pangan anak-anak penerima manfaat. Satgas kabupaten/kota juga diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan ulang dan pendampingan bagi depot air minum di desa maupun daerah terpencil.
“Program MBG di NTB tidak hanya soal memberi makan, tetapi memastikan makanan itu aman dan bergizi. Kami berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, tim lapangan, dan masyarakat yang terus mendukung program ini,” pungkasnya.
