Mataram (Inside Lombok) – Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara di Provinsi NTB telah mencapai Rp222,61 miliar hingga 17 Maret 2026, dengan total 58.334 penerima dari berbagai instansi pemerintah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyampaikan bahwa penyaluran tersebut mencakup PNS, TNI, Polri, PPPK, hingga PPNPN dengan komponen lengkap.
“Penyaluran ini mencakup PNS, TNI, Polri, PPPK, hingga PPNPN. Komponennya lengkap, mulai dari gaji pokok, tunjangan melekat, hingga tunjangan kinerja bagi personel tertentu,” ujarnya dalam keterangan rilis, Rabu (18/3).
Berdasarkan data DJPb NTB, kelompok PNS, TNI, dan Polri mendominasi dengan jumlah 29.654 penerima. Selain itu, terdapat 6.995 PPPK dan 1.140 PPNPN, serta 20.545 penerima untuk komponen Tunjangan Kinerja (Tunkin). Penyaluran ini tersebar melalui empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah NTB.
KPPN Mataram mencatat penyaluran terbesar mencapai Rp161,74 miliar kepada 40.279 penerima yang mencakup wilayah Provinsi NTB, Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sementara KPPN Bima menyalurkan Rp32,99 miliar kepada 10.594 penerima di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Dompu. KPPN Sumbawa Besar menyalurkan Rp14,70 miliar kepada 3.946 penerima di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta KPPN Selong sebesar Rp13,18 miliar kepada 3.515 penerima di Lombok Timur.
Ratih menegaskan percepatan penyaluran THR menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong aktivitas ekonomi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. “Kami terus mendorong agar seluruh hak aparatur negara diterima tepat waktu. Harapannya, belanja rumah tangga meningkat dan memberikan stimulus bagi aktivitas ekonomi di NTB,” pungkasnya.
