Mataram (Inside Lombok) – Tahapan kampanye di media sosial dan rapat umum sudah dibuka. Tahapan ini menjadi salah satu bagian yang diantisipasi oleh tim agar semua tahapan bisa berjalan lancar.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ruslan Abdul Gani mengatakan pada 21 Januari – 10 Februari 2024, kampanye yang bisa dilakukan peserta pemilu mencakup rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring. “Juga salah satu potensi yang juga kita antisipasi, akan ada pawai-pawai itu juga termasuk yang kita antisipasi,” katanya.
Antisipasi yang dilakukan mulai dari tim di tingkat desa hingga kecamatan. Karena pengawasan yang dilakukan melalui jejaring agar bisa lebih maksimal. “Itu nanti kita antisipasi bersama tim. Namanya jejaring mulai dari desa kecamatan kabupaten provinsi ya itu kita masifkan,” katanya.
Sedangkan kampanye dengan menggunakan sistem online, tim akan mengantisipasi adanya kecurangan dan potensi timbulkan kegaduhan, juga dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB. “Untuk yang online ada Kominfotik yang mengecek itu,” tegasnya.
Ciptakan pemilu yang aman, Bakesbangpoldagri bersinergi semua pihak dan akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Pemprov NTB dan pemda di kabupaten kota sudah ada Dinas Kominfonya yang bisa mengecek dengan alat-alatnya,” ujarnya.
Bagian yang penting dari pengawasan yang dilakukan seperti adanya oknum yang membuat fitnah dengan menjelek-jelekan calon yang lain. “Jangan untuk kepentingan pribadi malah membuat fitnah dan sebagainya kita nanti ada kominfotik yang menilai,” ungkapnya.
Selain itu, Pemda juga sudah membuat desk pemilu serta membentuk tim pemantau yang di SK-kan oleh Penjabat Gubernur NTB. Pemantauan yang dilakukan baik sebelum pelaksanaan hingga setelah pemilu. “Nanti tim itu akan bergerak menelusuri daerah-daerah vital yang kita anggap mewakili dan berpotensi,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan pemilu di NTB aman dan lancar, akan segera dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder terkait. “Dalam jangka waktu yang singkat juga kami akan melakukan rapat Koordinasi se NTB terkait bagaimana pelaksanaan pemilu ini,” lanjutnya.
Dalam tim yang dibentuk melibatkan TNI Polri dari KPU, Bawaslu kemudian intelejen- intelejen di kabupaten kota lintas sektor. Pengawasan yang dilakukan semua hal yang mengganggu kelancaran pemilu. Tim itu semua akan memantau termasuk bagaimana Netralitas ASN.
“Dengan adanya SK Gubernur. SK terkait dengan desk pemilu, SK terkait dengan Tim pemantau pelaksanaan pemilu di NTB ini. Kita mengedukasi, namanya kita berpesta ngapain mau ribut-ribut,” tutupnya. (azm)
