Lombok Tengah (Inside Lombok) – Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, TGH Ibnu Halil masih mendominasi perolehan suara tertinggi di real count KPU. Dengan begitu, calon incumbent tersebut dapat kembali menduduki kursi DPD RI.
Berdasarkan hasil real count KPU hingga 21 Februari 2024, jumlah data yang masuk untuk pemilu DPD RI NTB adalah 71,84 persen (11.669 TPS dari total 16.243 TPS). TGH Ibnu Halil pun menduduki peringkat pertama, dengan 185,329 suara (11,2 persen). Disusul Hj. Evi Apita Maya dengan 174.998 suara (10,57 persen), Muhammad Rifki Farabi 174.940 suara (10,57 persen), dan TGH Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni 129.932 suara (7,85 persen)
Kepada Inside Lombok, TGH Ibnu Halil mengatakan bahwa perolehan suara pada real count KPU tersebut belum semuanya masuk dari suara yang didapatkannya. Ia optimis perolehan suara yang didapatkan saat ini akan bertambah sampai dengan perekapan akhir hasil pemilu.
“Kita optimis perolehan suara di real count KPU bisa lebih tinggi, terlebih suara dari basis-basis kita belum masuk semuanya,” ungkapnya, Selasa (20/02/2024). Dengan perolehan suara yang didapatkan saat ini, TGH Ibnu Halil optimis dapat melanjutkan perjuangannya untuk kemajuan daerah.
Ia berprinsip sebagai representatif masyarakat harus dapat berjuang dengan maksimal, program apa saja yang ada di pusat akan dibawa sebanyak-banyaknya untuk NTB. “Kita suarakan baik dari sidang paripurna maupun saat rapat kerja dengan seluruh kementerian yang ada, karena di DPD ini ada 4 komite dan semuanya berpartner,” ujarnya.
Ia menyebut akan memperjuangkan pemekaran desa maupun provinsi. Saat ini walaupun ada moratorium, ia mengaku tidak mau pesimis terlebih pada tahun 2024 ini akan terjadi pergantian kepemimpinan.
“Siapa tau dengan adanya pergantian pemerintah ini ada ruang untuk pemekaran provinsi, walaupun saat ini memang kita selalu membicarakan hal itu tapi masih dalam moratorium. Semoga nanti ada jalan dan tetap kita perjuangkan,” ungkapnya.
TGH Ibnu Halil mengaku pemekaran provinsi sangat penting yang dapat berimbas terhadap perekonomian masyarakat. Terlebih usulan dan proposal pemekaran provinsi di NTB sudah masuk, namun terkendala oleh moratorium.
“Masih moratorium yang menjadi kendalanya terlebih proposal pemekaran provinsi sudah masuk. Jika kita dapat pemekaran, tentunya juga provinsi lain ramai yang akan menuntut untuk pemekaran juga,” tuturnya.
Nantinya, TGH Ibnu Halil juga akan menggenjot kemajuan pariwisata NTB supaya lebih rapi ke depannya dikarenakan dengan adanya MotoGP membuat NTB sudah go internasional. “Kita sudah go internasional tapi masih banyak yang harus kita benahi termasuk kebersihan, kenyaman, dan SDM kita,” pungkasnya. (fhr)
