Mataram (Inside Lombok) – Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengkhawatirkan nasib pemandu wisata (porter dan guide) jika kereta gantung beroperasi di jalur pendakian Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
“Kita harus berpikir tentang hidup banyaknya orang yang mengantungkan hidupnya sebagai guide dan porter. Menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah harus melalui kajian dan pertimbangan matang,” kata Najmul, di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Selasa.
Ia mengatakan rencana pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan kereta gantung di jalur pendakian Gunung Rinjani melalui pintu masuk Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah, perlu dipertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi warga Pulau Lombok yang menggantungkan hidup dari jasa pendakian.
Terlebih lagi, lanjut Najmul, warga Kabupaten Lombok Utara, baru beberapa bulan merasakan dampak positif dari aktivitas pendakian Gunung Rinjani yang dibuka pada Juli 2019.
Seperti diketahui, pascagempa bumi pada Agustus 2018, kondisi usaha jasa wisata di lingkar Gunung Rinjani Pulau Lombok, masih belum pulih.
Sejumlah penginapan yang mengalami kerusakan belum sepenuhnya bisa diperbaiki karena masih minimnya sumber daya para pengusaha akibat ditutupnya aktivitas pendakian Rinjani oleh pemerintah hampir satu tahun setelah gempa.
“Kita harus memikirkan nasib ribuan orang yang berprofesi sebagai pemandu wisata gunung. Saat ini saja, kondisi kampung di lingkar Gunung Rinjani, masih sepi karena pengunjung belum ramai seperti sebelum gempa,” ujarnya.
Selain persoalan itu, Najmul juga berhitung terkait retribusi yang diperoleh pusat dan daerah, meliputi Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara akibat adanya kereta gantung tersebut.
Apabila yang menjadi tolak ukur pembangunan adalah pendapatan asli daerah (PAD), maka harus ada kajian. Apakah besaran PAD yang diperoleh berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Di sisi lain, Najmul mengklaim bahwa pemerintah antarkabupaten perlu duduk bersama terkait rencana tersebut. Demikian pula, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan banyak aspek, baik ekonomi maupun sosial.
Ia tidak ingin warga Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara (lingkar Gunung Rinjani), dan sekitarnya menjadi pengangguran karena beralihnya wisatawan menggunakan kereta gantung.
“Pemerintah Provinsi NTB harus ikur menjembatani karena masalah tersebut lintas kabupaten. Lombok Tengah membangun kereta gantung yang mengarah ke wilayah Lombok Utrara, ya harus ada pembicaraan,” katanya. (Ant)
