Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan penataan terhadap 25 lapak pedagang kaki lima (PKL) di Taman Loang Baloq, agar keberadaan PKL di objek wisata tersebut terlebih bisa lebih rapi dan menarik.
“Selama ini, kondisi lapak PKL di objek wisata Taman Loang Baloq terkesan semrawut dan kumuh karena menggunakan lapak seadanya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Senin.
Penataan lapak PKL di areal Taman Loang Baloq bagian utara itu dilakukan dengan pembongkaran dan meratakan lapak-lapak lama yang kumuh, dengan menurunkan sejumlah petugas dan alat berat.
Sementara pedang yang ingin tetap berjualan di kawasan tersebut diminta untuk menggunakan lapak kontainer yang merupakan lapak semi permanen dari bahan baja ringan dan spandek.
“Kita sudah membuat komitmen dengan para pedagang, kalau mereka ingin tetap berjualan di areal Loang Baloq maka harus menggunakan lapak kontainer agar terlihat seragam dan rapi,” katanya.
Karenanya, saat ini para pedagang sudaha mulai memesan lapak kontainer dari baja ringan secara mandiri tanpa ada subdisi dari pemerintah, dengan desain yang lebih menarik.
“Kami menargetkan, para pedagang sudah menggunakan lapak kontainer dalam waktu 2 minggu ke depan. Untuk saat ini, memang sudah ada beberapa PKL yang mulai menggunakan,” katanya.
Menurutnya, penataan lapak PKL tersebut seiring dengan akan dilakukannya revitalisasi Taman Loang Baloq karena Dispar kembali mendapatkan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk kegiatan revitalisasi setelah sebelumnya ditarik untuk penangan COVID-19.
“Anggaran penataan Taman Loang Baloq sebelumnya ditarik Kementerian Pariwisata untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp3,4 miliar. Tapi yang dikembalikan berkurang menjadi Rp2,3 miliar,” katanya.
Karena itu, saat ini pihaknya fokus untuk melaksanakan kegiatan penataan Taman Loang Baloq dengan anggaran Rp2,3 miliar, berupa kegiatan fisik pengurukan lahan, penataan “landscape” dan pemasangan paping blok.
“Jika sudah ada kejelasan, kami targetkan paling lambat kontrak revitalisasi dilakukan 31 Agustus 2020, agar sisa waktu tahun ini dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik,” katanya. (Ant)
