Mengobati Kerinduan di Rinjani, Protokol Covid-19 dan Sampah Tetap Jadi Atensi
Mataram (Inside Lombok) – Gunung Rinjani mulai dibuka akhir pekan ini. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) sudah memberi lampu hijau kepada para pendaki. Mengobati kerinduan mereka setelah dua tahun pendakian di gunung berapi ini tidak maksimal.
Pembukaan pendakian di Gunung Rinjani kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dilakukan tepat di masa pandemi covid-19. Sehingga protokol kesehatan menjadi syarat mutlak bagi pendaki.
Balai TNGR sendiri sudah merancang polanya. Dimulai dari pendaftaran secara daring melalui aplikasi eRinjani. Kepala Balai TNGR Dedy Asriady mengatakan, booking online sebenarnya sudah dimulai dari dua tahun lalu.
”Kalau sekarang bisa dilakukan di eRinjani. Diunduh melalui playstore,” kata Dedy.
Booking online bertujuan untuk mengontrol jumlah pendaki. Di masa pandemi ini, Balai TNGR mengeluarkan kebijakan pembatasan pendaki yang akan naik ke Gunung Rinjani.
Ada empat pintu masuk resmi yang dibuka. Senaru dan Sembalun hanya diperbolehkan masing-masing sebanyak 45 orang. Kemudian Aik Berik dan Timba Nuh masing-masing 30 orang.
Waktu pendakian juga dibatasi. Hanya dua hari satu malam. Balai TNGR memperbolehkan pendaki untuk sampai ke puncak. Namun, jika wisatawan ke puncak, mereka tidak bisa ke danau. Karena waktu yang terbatas.
”Boleh sampai puncak. Asalkan tidak lewat sampai dua hari. Kalau lewat tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Pendakian di masa pandemi covid tentu berisiko. Harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai protokol kesehatannya. Balai TNGR bisa meniru cara yang dilakukan pengelola di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMS), Malang, Jawa Timur.
Di CMC ada satu destinasi wisata, Pantai Tiga Warna namanya. Sebelum pandemi terjadi, pengelola sudah dengan sangat ketat memberlakukan aturan terkait pembatasan kunjungan. Di sana, setiap wisatawan hanya diberi waktu sekitar dua jam untuk berkunjung.
Wisatawan yang datang juga ditemani pemandu. Fungsi mereka bukan saja untuk memandu, tapi juga mengontrol wisatawan. Mengingatkan ketika waktu berkunjung telah habis.
Pengelola Pantai Tiga Warna menerapkan sistem pengecekan barang bawaan. Rokok, tisu, air minum kemasan, makanan ringan, masker, maupun barang bawaan lainnya dicatat satu per satu.
Ketika nanti meninggalkan lokasi, seluruh barang bawaan harus sesuai dengan catatan dari petugas. Jika ada sampah di lokasi wisata, pengunjung diminta kembali untuk mencari. Atau membayar denda sebesar Rp100 ribu per item sampah.
Di awal penerapan regulasi, banyak wisatawan yang tidak terbiasa. Protes dilakukan terhadap pengelola. Tapi, pengelola tetap bersikukuh. Bagi mereka, kebersihan di destinasi lebih penting.
Inside Lombok sempat menghubungi salah satu tur operator di Malang, Tri Sulihanto Putra, yang beberapa kali membawa wisatawan ke Pantai Tiga Warna. Katanya, pengelolaan di Pantai Tiga Warna berbasis ekowisata. Melibatkan banyak stakeholder, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga tur operator.
”Semua harus berperan,” kata Aan, sapaan karibnya.
Menjaga destinasi bukan saja urusan pengelola maupun pemerintah. Peran masyarakat dan tur operator juga harus seimbang. Termasuk wisatawan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini.
”Kalau tidak begitu, destinasi rusak, wisatawan bisa pindah ke destinasi lain yang lebih bagus. Yang rugi tentu masyarakat sekitar, pengelola, tur operator, sampai pemerintah juga,” ujarnya.
Ketika pengelolaan di Pantai Tiga Warna diterapkan di Gunung Rinjani, bukan tak mungkin persoalan sampah bisa selesai. Kebersihan dan keindahan Rinjani peradaban dan geosite ekonomi bisa terjaga dengan baik.
Soal pengelolaan Pantai Tiga Warna, Dedy sudah mengetahuinya. Hanya saja, Gunung Rinjani merupakan wisata pendakian. Tidak punya pagar. Sehingga tidak mungkin untuk memeriksa satu per satu pendaki. Apalagi ada banyak jalur tikus untuk turun dari gunung.
Meski begitu, ia tetap optimistis cara seperti itu bisa dilakukan. Langkah awalnya pun sudah dimulai. Menyaring wisatawan melalui pendaftaran daring di eRinjani. Termasuk nantinya memeriksa barang bawaan dari pendaki mandiri dan porter.
”Kalau itu diterapkan, wisatawan memang akan tersaring dengan sendirinya. Mereka yang datang, akan patuh untuk menjaga kebersihan di Rinjani,” kata Dedy.
Regulasi yang bagus, tentu harus diiringi dengan ketegasan. Protokol kesehatan untuk pendakian harus dipatuhi dan diawasi dengan maksimal. Pembatasan kuota hingga check list barang bawaan pendaki akan membawa manfaat besar di masa pandemi covid.
Royal Sembahulun, salah satu tur operator sekaligus Ketua Pokdarwis Sembalun mengatakan, protokol kesehatan sudah sangat jelas. Harus dipatuhi seluruh tur operator.
”Kalau dapat tamu, harus rapid atau swab. Pakai masker juga hand sanitizer. Sudah jelas, tinggal bagaimana kita menjalankan,” kata Royal.
Di masa pandemi sekarang, tantangan bagi tur operator bukan saja mengenai mencegah penyebaran virus covid. Tapi, juga soal sampah. Royal mengatakan, yang harus disiapkan pertama adalah mental.
Namun, soal mental untuk menjaga kebersihan tidak datang tiba-tiba. Harus digembleng. Bahkan bila perlu diperkuat dengan regulasi yang tegas. ”Sampah ini memang dari dulu jadi masalah,” ujarnya.
Dari perusahaannya, Royal sendiri sudah mewajibkan sampah dibawa turun. Setiap tamu, harus membawa sampah ke tempatnya. Ia tidak percaya jika ada tamu menyebut sampah sudah dibuang atau diserahkan ke TNGR.
”Harus ke tempat saya dan saya yang urus. Biar tahu kalau sampah itu benar-benar dibawa turun,” kata Royal.
Mengurus sampah sebenarnya tidak berat. Hanya saja perlu sinergi antara tur operator dan porter. Mereka harus benar-benar ketat mengontrol setiap sampah. Untuk kemudian dibawa pulang.
”Harus diperketat ketika cek in dan cek out,” imbuhnya.
Meski tidak berat, ia menyebut belum semua tur agen aware terhadap sampah. Masih ada yang cuek. Yang sekadar membawa tamu untuk mendaki, tapi tidak mengatensi sampah-sampah yang dihasilkan.
Soal mengecek barang bawaan, sudah diterapkan Royal di beberapa bukit di Sembalun. Setiap grup pendaki yang datang, salah satu dari mereka akan diminta KTP. Sebagai jaminan agar sampah dibawa turun.
”Kalau tidak, kita denda juga Rp100 ribu. Ini untuk bayar orang pergi cari sampahnya. Jadi kalau ada 1.000 orang naik, terus kita clean up, itu sampahnya tidak sampai sekarung, hanya sedikit tersisa,” beber Royal.
Lima tahun silam, Royal bersama sejumlah tur operator sudah membuat kesepakatan. Seluruh sampah harus dibawa turun. Hanya saja, tidak ada ketegasan dari pemilik kawasan dalam hal ini Balai TNGR. Ini juga yang menjadi sebab, masalah sampah di Rinjani tidak pernah kelar.
”Kita perlu regulasi. Ketegasan. Artinya dari Taman Nasional perlu tegas dan harus keras juga,” ujarnya.
Ia berharap, pembukaan Gunung Rinjani akhir pekan nanti bisa membawa manfaat untuk banyak orang. ”Kita juga ingin bukan cuma protokol covid yang jadi atensi. Tapi masalah kebersihan ini yang harus diperhatikan,” tandas Royal.
