Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui sektor kelautan dan perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, bersama Fungsional Perencana Ahli Muda, Baiq Yuliani Hidayati, hadir mewakili pemerintah daerah dalam Seminar Nasional Sosial dan Humaniora 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram di Hotel Prime Park, Mataram.
Seminar bertema “Memperkuat SDGs dari Perspektif Masyarakat Pesisir dan Kepulauan” ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan nasional untuk membahas peran penting sektor kelautan dalam mendukung ekonomi biru dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam paparannya, Muslim, menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi vital dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi NTB. “Sektor kelautan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami ingin memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan yang lestari bagi generasi mendatang,” ujarnya, (30/10).
Ia juga memaparkan berbagai capaian dan inisiatif strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB, di antaranya penetapan dan pengelolaan sembilan kawasan konservasi laut seluas 183.000 hektar yang kini menjadi model pengelolaan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Ekonomi Biru daerah.
Lebih lanjut, Muslim menjelaskan adanya inovasi kebijakan melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD pengelola kawasan konservasi laut. “Dengan penerapan BLUD, pengelolaan kawasan konservasi menjadi lebih fleksibel, akuntabel, dan mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat pesisir,” jelasnya.
Selain itu, Dislutkan NTB juga terus memperkuat inisiatif strategis yang berfokus pada peningkatan produksi perikanan, diversifikasi produk olahan, dan optimalisasi pendapatan daerah dari potensi sumber daya laut. Upaya tersebut semakin diperkuat dengan proses sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 713, sebagai wujud komitmen NTB terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
“NTB ingin menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Laut adalah masa depan kita, dan menjaganya berarti menjaga keberlanjutan hidup masyarakat NTB,” pungkasnya. (gil)
