Lombok Tengah (Inside Lombok)- Progres pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saat ini mencapai 70 persen. Sedangkan pengaspalan lintasan rencananya akan dilakukan pada bulan Januari 2021.
“Ground work-nya sudah sekitar 70 persen dan nanti pengaspalan sekitar Januari”,kata Managing Direktur PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Karyoka di sela-sela eksekusi lahan sirkuit MotoGP, Jumat (11/9/2020).
Dikatakan bahwa event MotoGP tidak boleh mundur dari jadwal yang telah ditetapkan, yakni bulan Oktober 2020 mendatang. “Sesuai dengan keputusan pemerintah”,lanjutnya.
Sehingga pembangunan sirkuit MotoGP harus dikebut agar pelaksanaan event balap dunia itu tidak meleset dari jadwal yang telah ditetapkan.
Dia menerangkan, ada tiga titik pembangunan yang memerlukan perbaikan lahan. Di mana harus ada penanganan khusus. Sehingga pihaknya fokus melakukan perbaikan agar tidak menghalangi proses pembangunan sirkuit.
Adapun pengaspalan sirkuit MotoGP berbeda dengan pengaspalan jalan-jalan biasa. “Dia tidak boleh putus 4,32 km harus langsung tahap satu, tahap dua harus langsung tidak boleh ada sambungan”,jelasnya.
Karena itu, walaupun pembangunan dasar sirkuit sudah dilakukan, tapi pengaspalan tidak bisa dilakukan dulu karena pembangunan dasar harus tuntas dulu seluruhnya. “Makanya teman-teman di lapangan melakukan pengosongan lahan. Itu bagian dari itu”,pungkasnya.
Pembangunan sirkuit MotoGP ini ditarget tuntas bulan Juni tahun 2021. Sehingga pada Juli-September akan dilakukan pengecekan lintasan oleh Dorna selaku penyelenggara MotoGP.
“Diharapkan Oktober bisa jalan MotoGP”,katanya.
Sementara untuk sengketa lahan, dikatakannya bahwa PT ITDC sebenarnya merupakan pihak ketiga dari proses kepemilikan lahan ini. “Dari PT LTDC kemudian ke pemerintah baru ke ITDC”,katanya.
Sehingga semua perbedaan data yang disampaikan oleh masyarakat mengacu pada data-data yang diterima oleh PT ITDC. Untuk lahan enclave, saat ini sedang dalam proses pembayaran yang dititip melalui pengadilan. “Itu sekitar September-Oktober pembayaran”,katanya.
Sementara itu, terhadap lahan yang diklaim oleh warga, sudah dilakukan verifikasi oleh Satgas. ITDC, lanjutnya berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk memastikan lahan yang diklaim sudah dibayar atau belum sebelum dicetuskan oleh warga.
“Itu nanti kelihatan mana yang sudah dibayar atau tidak dari data itu”,katanya.
