Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman dan terkendali meski sempat muncul keluhan dan kasus di sejumlah daerah. Pemkab menegaskan pentingnya penguatan sistem mitigasi dan sinkronisasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program tidak terhenti saat terjadi kendala medis di lapangan, Jumat (27/2).
Asisten I Setda KLU, Rusdi, menjelaskan Satgas MBG awalnya dibentuk untuk menjembatani kewenangan perizinan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan aspek teknis lainnya. Namun, perannya berkembang menjadi pengawas kesehatan setelah muncul kasus keracunan di daerah lain sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri.
“Dalam hal ini satgas, ada di Dinas Kesehatan sudah mengambil peran, langsung bertindak terhadap kejadian yang ditemukan. Namun, yang menjadi evaluasi kita ke depan adalah bagaimana posisi koordinasi antara teman-teman di daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) ketika terjadi kendala medis,” ujarnya.
Ia mencontohkan penghentian sementara distribusi MBG di wilayah Malaka yang berlangsung hingga dua minggu saat investigasi kasus berjalan. “Contohnya seperti kejadian di wilayah Malaka kemarin, itukan programnya sempat terhenti sampai sekarang sudah masuk dua minggu tidak ada lagi (MBG,red),” tuturnya.
Menurutnya, penghentian distribusi dalam waktu lama berdampak pada penerima manfaat karena MBG merupakan instrumen pemerintah untuk menekan angka stunting. “Begitu di-stop, maka yang rugi adalah penerima manfaatnya. Program ini bertujuan mengatasi stunting, jika istirahat selama dua minggu, tentu akan berpengaruh terhadap capaian program tersebut. Ini yang harus kita carikan jalan keluarnya,” katanya.
Pemkab KLU mendorong adanya sinkronisasi sistem dan standar operasional prosedur antara BGN dan pemerintah daerah, terutama dalam penanganan darurat tanpa memutus hak gizi anak-anak.
“Kita ingin penanganan kesehatan tetap berjalan profesional tanpa mengabaikan keberlanjutan pemberian makanan. Sistem antara BGN dan daerah harus benar-benar selaras agar tujuan besar kita menekan angka stunting di KLU tetap tercapai maksimal,” pungkasnya
