Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul laporan menu yang dinilai tidak layak konsumsi, Jumat (27/2/2026). Penguatan pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan bagi para penerima manfaat, khususnya anak-anak.
Kepala Dinkes Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan, menanggapi adanya laporan tersebut dan menjelaskan adanya penyesuaian mekanisme distribusi selama Ramadhan. “Mekanisme yang berbeda yang terjadi dengan bulan Ramadhan. Ada yang per 3 hari, per 7 hari. Itu sudah kami sampaikan melalui korwil memberikan skema pemberian seperti apa,” katanya.
Ia menegaskan setiap temuan menu yang tidak layak, baik dari sisi kesegaran bahan maupun proses pengolahan, akan dievaluasi menyeluruh untuk mencegah risiko kesehatan. “Kita mengawal kasus ini jika ada terjadi kasus-kasus misalnya keracunan dan lain-lain. Ini yang berkaitan tidak proses pengolahan seperti buah dan siap bagi. Kalau selama ini proses pengolahan berjalan tidak ada masalah,” katanya.
Menurutnya, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci dalam pengawasan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke penerima. Dinkes juga akan memperkuat koordinasi dengan sekolah dan kelurahan guna mempercepat pelaporan jika ditemukan indikasi makanan tidak layak.
“Tujuan kita adalah pemenuhan gizi, bukan sekadar pemberian makan. Oleh karena itu, kualitas adalah prioritas utama kami melalui pengawasan ketat SPPG di setiap lini,” ujarnya.
Dinkes Kota Mataram juga akan berkoordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB untuk menyinkronkan pengawasan. “Langkah kita adalah insya allah kita akan bertemu Senin dengan Ombudsman untuk sinkronkan pengawasan. Koordinasi dengan OPD juga sudah kita lakukan termasuk Dinas Pendidikan,” katanya.
