Lombok Tengah (Inside Lombok) – Badan Gizi Nasional (BGN) RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah. Dari hasil pemeriksaan, salah satu dapur milik anggota DPRD Lombok Tengah di Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, dinilai tidak layak beroperasi sehingga dikenakan suspend atau penutupan sementara.
Juru Bicara BGN RI, Dian Islamiati Fatwa mengatakan, dapur SPPG tersebut tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN. Ia menyebut kondisi dapur dinilai tidak layak karena lingkungan yang kotor serta fasilitas bangunan yang tidak sesuai ketentuan.
“Saat kami kesana dapurnya tidak memenuhi syarat karena menggunakan tripleks, dan kebersihannya juga dapurnya berbau dan kumuh, ada lalat di dapur padahal tidak ada produksi itu jorok sekali,” ujarnya, Minggu malam (15/3) saat mendatangi dapur di wilayah Bunut Baok.
Menurut Dian, dapur yang tetap beroperasi namun tidak memenuhi standar juga berpotensi dikenakan suspend dan tidak menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. Ia menegaskan surat suspend terhadap dapur tersebut telah dikeluarkan oleh BGN.
“Surat suspend sudah keluar dari BGN dan itu tidak akan mendapatkan insentif, kami berikan waktu selama dua minggu untuk untuk perbaikan berpotensi untuk kita tutup permanen,” tandanya.
Ia menambahkan, dapur yang tidak mengikuti petunjuk teknis berisiko menimbulkan masalah keamanan pangan, terutama jika struktur bangunan seperti atap, dinding, dan lantai tidak kedap air. “ini kan beresiko menimbulkan insiden pangan, kami menutup dapur ini untuk melindungi anak-anak loteng dari satu ting dan penyakit lainnya,” imbuhnya.
Selain persoalan sanitasi dapur, BGN juga menemukan sejumlah dapur tidak menggunakan garam beryodium dalam proses pengolahan makanan. Dian menyebut kondisi tersebut berpotensi berdampak pada kesehatan anak sebagai penerima manfaat program.
“Anak penerima manfaat ini kan akan jadi stunting, gondokan dan lambat dalam pertumbuhan otak,” tandasnya.
