Mataram (Inside Lombok) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyerap berbagai masukan dari daerah sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat daerah, termasuk koordinator wilayah hingga koordinator kecamatan program MBG.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengatakan pihaknya secara aktif mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan. Masukan tersebut menjadi bahan perbaikan agar program MBG berjalan lebih efektif.
“Semua informasi dari daerah kita serap, baik dari wartawan maupun dari teman-teman korwil, korkab sampai korcam,” katanya.
Dian menambahkan, BGN juga memastikan program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mewajibkan setiap dapur MBG melibatkan minimal 15 pemasok bahan pangan.
“Kita akan memberi surat peringatan kepada mitra yang hanya menggunakan satu supplier. Minimal harus 15 supplier. Tidak boleh ada dominasi atau monopoli dari satu supplier,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan mencegah praktik monopoli dalam rantai pasok sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, koperasi, dan UMKM untuk terlibat dalam program MBG. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan yayasan pendidikan untuk menjadi mitra atau pengelola dapur MBG.
“Pak Prabowo melihat kalau mitranya hanya PT atau CV, yang menikmati keuntungan hanya perusahaan saja. Padahal kita ingin program ini juga memberi dampak sosial yang lebih luas,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPR RI, Muazzim Akbar, memastikan anggaran program MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang telah diamanatkan undang-undang. Ia menegaskan pemerintah tetap menjaga komitmen bahwa anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran program MBG ini tidak memotong anggaran pendidikan. Amanat undang-undang tetap dijalankan, yaitu minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia menuju tahun 2045.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Program ini justru menjadi investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tanpa mengurangi anggaran pendidikan yang sudah ada,” tandas Muazzim.
