Lombok Tengah (Inside Lombok)- Bupati Lombok Tengah (Loteng) melakukan mutasi dan pengangkatan sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 125 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 16 Maret 2026.
Berdasarkan lampiran keputusan tersebut, sembilan pejabat yang dimutasi dan diangkat pada jabatan baru di antaranya, Lalu Muhammad Hilim, dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dr. Mamang Bagiansah, dari Direktur RSUD Praya Kelas C menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Lalu Muhammad Hatta, dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
Baiq Murniati, dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kusriadi, dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
Dalilah, dari Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baiq Sri Damayanti Wiradharma, dari Sekretaris Inspektorat menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Lalu Setiawan, dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Muji Purwandi, dari Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Para pejabat tersebut akan mulai menjalankan tugas pada jabatan barunya sejak pelantikan dan berhak menerima tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, mengatakan pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan pada level pimpinan perangkat daerah sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal sesuai visi dan misi pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut juga menjadi yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menggunakan sistem manajemen talenta berdasarkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, sistem manajemen talenta menggantikan mekanisme seleksi terbuka oleh panitia seleksi dan bertujuan menjamin ketersediaan talenta aparatur sipil negara yang berkualitas serta membuka peluang kompetisi yang sehat dalam birokrasi.
“Proses untuk mendapatkan rekomendasi manajemen talenta ini melalui tahapan panjang serta verifikasi ketat dari BKN, sehingga pejabat yang dilantik benar-benar memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas,” ujarnya.
Ia menegaskan penerapan manajemen talenta merupakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional sekaligus mendorong peningkatan kualitas, kompetensi, dan integritas aparatur sipil negara.
Lalu Pathul Bahri juga mengingatkan para pejabat yang dilantik agar mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang inovatif dan adaptif, serta mampu menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga amanah jabatan, menjunjung tinggi disiplin, bekerja secara ikhlas, serta mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu Pathul Bahri juga menegaskan pentingnya komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antarpejabat maupun dengan jajaran di masing-masing organisasi perangkat daerah agar setiap kendala dapat diselesaikan dengan baik.
“Semua program pemerintah di setiap SKPD harus berjalan sesuai harapan masyarakat. Kepala dinas harus mampu menyelesaikan persoalan secara internal dengan membangun komunikasi dan kerja sama yang baik,” pungkasnya.
