Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada 2026 berjalan lebih tertata dan terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai respons atas isu distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas.
Ahsanul Khalik menyatakan sistem pengaturan lalu lintas ternak tahun ini mengalami perbaikan signifikan dan berjalan efektif tanpa persoalan mendasar. “Perlu kami luruskan, bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, NTB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan volume pengiriman sekitar 20 ribu ekor sapi setiap tahun ke wilayah Jabodetabek, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola daerah, melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.
Menurutnya, kepadatan di pelabuhan yang terjadi pada tahun ini disebabkan oleh momentum bersamaan antara pengiriman ternak dan musim panen jagung. “Jadi perlu dipahami, kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov NTB telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026. Satgas ini mengatur penerbitan rekomendasi, izin, dan sertifikat veteriner secara terjadwal, termasuk pembatasan pengiriman maksimal 20 truk per kabupaten/kota per hari serta penyesuaian dengan jadwal kapal.
Selain itu, pemerintah juga melakukan edukasi kepada peternak dan pelaku usaha, serta memastikan pelayanan di lapangan seperti pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan air minum dengan dukungan BPBD dan Karantina. Pemprov NTB juga telah mengusulkan penambahan armada kapal kepada Kementerian Perhubungan serta optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
“Upaya tersebut terus kami dorong, meskipun hingga saat ini penambahan armada belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, pengaturan di daerah tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ahsanul Khalik menegaskan, secara keseluruhan distribusi ternak tahun ini berlangsung aman dan tidak berdampak signifikan terhadap peternak. “Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar. Ini menjadi indikator bahwa sistem yang kita bangun sudah berada pada jalur yang tepat,” katanya.
Pemprov NTB menyatakan akan terus mempertahankan dan meningkatkan sistem distribusi tersebut guna memperkuat posisi NTB sebagai daerah penghasil ternak nasional. “Kami berkomitmen memastikan distribusi ternak berjalan lebih baik setiap tahun, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap NTB sebagai lumbung ternak nasional,” tutupnya.
