Mataram (Inside Lombok) – Ombudsman RI Perwakilan NTB dan BKKBN NTB berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi strategis yang digelar pada Selasa, 14 April 2026, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas sejumlah laporan masyarakat, termasuk kasus pernikahan usia anak yang berdampak pada akses administrasi kependudukan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, menyebut pihaknya menerima banyak laporan terkait pernikahan usia anak yang berimbas pada terhambatnya kepemilikan dokumen seperti akta kelahiran. “Kami banyak menerima laporan terkait pernikahan usia anak dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan. Ini bukan hanya persoalan sosial, tetapi sudah masuk ke ranah pelayanan publik,” katanya.
Ia menegaskan, kualitas pelayanan publik harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari ketersediaan layanan, tetapi juga dari kompetensi petugas, kepatuhan terhadap standar, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Pelayanan publik tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus berkualitas, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata. Ketika standar tidak terpenuhi, maka potensi maladministrasi akan muncul dan berdampak pada masyarakat,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman juga menyoroti sejumlah kelemahan dalam tata kelola pelayanan, seperti belum optimalnya evaluasi layanan, pengelolaan pengaduan, serta ketidakkonsistenan penerapan standar pelayanan. Kondisi ini dinilai berpotensi mempengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makripuddin, menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan. “Dengan segala keterbatasan, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan Ombudsman agar layanan kami semakin baik dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, layanan BKKBN mencakup seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari remaja, pasangan usia subur, ibu hamil, balita, hingga lansia. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kompleksitas koordinasi lintas wilayah, upaya peningkatan kualitas layanan terus dilakukan melalui penguatan penyuluh lapangan, optimalisasi program prioritas, dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam koordinasi tersebut, kedua pihak menyepakati penguatan sinergi kelembagaan, pendampingan peningkatan kualitas pelayanan publik, penyempurnaan standar layanan, penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pencegahan maladministrasi secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di NTB.
