Mataram (Inside Lombok) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menjajaki kerja sama strategis dengan Jepang untuk memperluas penyerapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima kunjungan Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, di Kantor Gubernur NTB, (20/4).
Dalam pertemuan tersebut, pihak Jepang menilai potensi tenaga kerja asal Lombok cukup besar, namun selama ini masih banyak terserap melalui jalur perekrutan di luar daerah. Karena itu, Jepang mendorong NTB membangun hubungan langsung dengan sektor industri.
Iqbal menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk hadir dalam setiap proses rekrutmen, guna memastikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran asal NTB. Ia juga mengusulkan pengembangan skema G2B yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, sehingga tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga meningkatkan kapasitas SDM.
“Apakah memungkinkan kita membuat skema baru, kombinasi antara beasiswa pendidikan dan penempatan kerja, sehingga setelah lulus mereka bisa langsung bekerja di Jepang,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan skema pembiayaan bagi calon pekerja migran melalui Bank NTB Syariah. Sistem ini memungkinkan pembiayaan awal tanpa pemotongan langsung dari gaji, melainkan melalui mekanisme auto-debit dari rekening di Indonesia. “Skema pembiayaan sudah kita siapkan, tinggal membangun kerja sama antara bank di NTB dengan bank di Jepang,” jelas Iqbal.
Lebih lanjut, Pemprov NTB juga membuka peluang kerja sama sister province dengan salah satu prefektur di Jepang. Kemitraan ini diharapkan dapat memperluas akses kerja sama, termasuk bagi perusahaan Jepang yang ingin menjalin hubungan langsung dengan NTB.
Kerja sama ini tidak hanya difokuskan pada sektor ketenagakerjaan, tetapi juga berpotensi berkembang ke sektor lain seperti investasi energi terbarukan dan pengembangan pariwisata. Langkah ini menjadi sinyal awal penguatan hubungan NTB–Jepang, sekaligus membuka peluang baru bagi tenaga kerja lokal untuk menembus pasar global secara lebih terstruktur dan terlindungi. (gil)
