Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) memperkuat layanan pendidikan inklusif melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, BUMN, BUMD, hingga lembaga non-pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dengan hambatan fungsional belajar.
Mewakili Kepala Bapperida Loteng, Lalu Winarna mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat dukungan berbagai pihak dalam menangani persoalan pendidikan inklusif di Lombok Tengah. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar seluruh anak memperoleh layanan pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami berharap dukungan terhadap pendidikan inklusif semakin kuat sehingga seluruh anak, termasuk anak dengan hambatan fungsional belajar, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Asisten I Setda Loteng, Lalu Muliawan menyampaikan pesan Bupati Loteng, terkait pentingnya dukungan nyata terhadap pendidikan inklusif. Ia mengatakan penyediaan alat bantu, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kapasitas guru menjadi langkah penting agar anak-anak penyandang disabilitas maupun anak dengan hambatan belajar dapat memperoleh layanan pendidikan yang optimal.
“Tanpa intervensi dan dukungan yang memadai, anak-anak dengan hambatan fungsional berisiko semakin termarginalkan dalam sistem pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Loteng, Jumadi memaparkan hasil Program Profil Belajar Siswa (PBS). Dari sekitar 9.000 anak yang telah menjalani skrining awal mulai tingkat TK hingga SMA, ditemukan sekitar 5.000 anak terindikasi memiliki hambatan fungsional belajar.
“Setelah dilakukan skrining lanjutan, sekitar 600 anak dinilai membutuhkan intervensi segera agar memperoleh layanan pendidikan yang sesuai,” jelasnya.
Pemkab Loteng menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan layanan pendidikan inklusif dapat menjangkau seluruh anak, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan dan intervensi khusus.
