Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus berupaya memperluas akses internet di wilayahnya. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 11 titik blank spot atau area tanpa sinyal yang tersebar di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah perbukitan dan lembah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU, Hairul Anwar, mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan penambahan infrastruktur internet gratis kepada pemerintah pusat melalui Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi). Namun, realisasi bantuan tersebut masih menunggu proses lebih lanjut.
“Kami sudah upayakan melalui provinsi dan langsung berkomunikasi dengan pusat. Kita masih menunggu,” ujarnya, Senin (11/5).
Hairul menyebutkan, lambatnya realisasi bantuan kemungkinan dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran di tubuh Bakti, sehingga sejumlah usulan daerah belum dapat dipenuhi secara maksimal. Menurutnya, banyak wilayah di KLU masih membutuhkan dukungan infrastruktur internet untuk menunjang akses informasi masyarakat.
“Banyak usulan yang sudah kita ajukan ke pusat melalui Bakti agar masyarakat bisa mendapatkan internet gratis, tapi memang masih dalam antrean,” tuturnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar titik blank spot berada di kawasan dengan topografi ekstrem seperti pegunungan dan lembah. Kondisi geografis tersebut menyebabkan rambatan sinyal terhalang bukit sehingga jaringan menjadi lemah bahkan hilang sama sekali.
“Kendalanya memang sinyal tidak bisa merambat langsung karena terhalang bukit. Di wilayah Tanjung, seperti arah Kote-Tano dekat kebun binatang, itu sinyalnya memang sangat lemah,” terangnya.
Sembari menunggu kepastian bantuan dari pemerintah pusat, Diskominfo KLU mendorong keterlibatan sektor swasta, khususnya perusahaan penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP), untuk membantu menyediakan layanan di wilayah blank spot. Namun, pihaknya menekankan pentingnya legalitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami berharap teman-teman yang bergerak di bidang ISP ini, tentu yang legal, bisa masuk dan memberikan layanan kepada masyarakat di wilayah blank spot tersebut. Ini yang terus kita upayakan agar akses informasi merata di KLU,” pungkasnya.
