Mataram (Inside Lombok) – Partai Golkar akan mengedepankan aklamasi untuk memilih siapa yang akan menjadi Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Barat dalam musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar NTB pada 4-6 Maret 2020.
“Kita mendorong supaya dipilih secara aklamasi saja,” kata Ketua Harian DPD Golkar NTB H Misbach Mulyadi di Mataram, Kamis.
Menurutnya, jika menggunakan voting akan memakan waktu lama dan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di internal partai.
“Kalau aklamasi itu kan lebih baik. Saya mendukung jika pakai pola itu, kan sama kayak di Provinsi Bali, jadi bisa adem organisasi karena memang figurnya sangat pantas memimpin,” tegasnya.
Misbach menyebutkan, sejumlah figur bakal calon Ketua Golkar NTB yang disebut-sebut akan maju, di antaranya sudah sangat santer terdengar yakni, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah dan Bupati Lombok Tengah, H.Suhaili FT yang akan maju untuk periode keduanya.
Kemudian, Korwil DPP Golkar untuk NTB, Hj Sari Yuliati yang kini menjadi anggota DPR RI juga disebut-sebut bakal turun gelanggang untuk maju dalam persaingan merebut kursi Ketua Golkar NTB. Bahkan, Misbach pun mengaku dirinya juga siap jika dicalonkan oleh 10 pengurus DPD kabupaten kota.
“Kalau kita di dukung oleh 10 pengurus kabupaten kota kenapa tidak. Tapi itu kalau didukung ya,” ucapnya.
Misbach menjelaskan, dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB di Musda nanti, berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) partai, ada 14 suara yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua DPD I, yakni 10 suara yang berasal 10 DPD II Partai Golkar se NTB, kemudian satu suara dari organisasi sayap partai, satu suara dari organisasi pendiri dan yang didirikan, satu suara dari DPD I Golkar NTB sendiri dan satu suara dari DPP Golkar.
“Yang bisa menjadi calon ketua DPD I itu adalah mereka yang pernah jadi pengurus Golkar minimal satu periode. Baik di tingkat DPD II, DPD I maupun di DPP. Jadi kalau orang luar tiba-tiba mau nyalon, sementara tidak pernah jadi pengurus ya ndak bisa. Kecuali DPP menentukan lain itu, ada semacam diskresi. Tapi kita harapkan semua kandidat itu muncul, boleh saja orang luar, itu artinya Golkar banyak dilirik orang. Tapi yang jelas bunyi persyaratan Golkar seperti itu, pernah jadi pengurus,” tegas Misbach.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB ini, memastikan tidak ada aturan partai yang mengharuskan ketua Golkar adalah kaum lelaki. Menurut Misbach, saat ini di sejumlah wilayah terdapat empat orang Ketua DPD Golkar adalah perempuan.
“Nggak benar informasi yang menyebutkan jika Golkar itu menolak gender. Buktinya, kita punya empat Ketua DPD Golkar. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan, Ketua DPRD NTB dan Bupati Bima dijabat perempuan dan mereka adalah kader Golkar,” ucapnya
Seraya menambahkan, berharap dengan munculnya banyak figur ini, maka pilihan kader Golkar terkait siapa yang pantas menakhodai DPD Golkar NTB akan banyak pilihan. (Ant)
