Mataram (Inside Lombok) – Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke III Tahun 2018 dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi NTB. Rapat ini mengenai Jawaban Gubernur Terhadap Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2019. Dari 65 kursi anggota DPRD yang tersedia, hanya 35 anggota DPRD NTB yang hadir dalam rapat paripurna itu.
Agenda rapat dijadwalkan pukul 10.00 WITA namun pada waktu tersebut masih banyak anggota dewan yang belum terlihat memasuki ruangan. Hingga pukul 11.00 WITA, rapat dibuka lansung dengan Wakil Gubernur NTB, dr. Hj. Sitti Rohmi, membacakan jawaban dari Gubernur NTB.
Salah satu jawaban yang diberikan atas pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yakni mengenai pengentasan kemiskinan. Pemerintah menjawab bahwa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi dalam RAPBD Tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp 1,31 triliun atau sebesar 25,02 persen terhadap total APBD.
“Waktu menghitung anggaran kemiskinan itu kan digabung, ada di jalan, macam-macam, sekarang dengan RPJMD yang baru ini kita lebih pisahkan,” terang Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ridwansyah, Senin (19/11/2018).
Tahun 2018 lalu telah dilakukan sinergisitas dan integrasi prohram penanggulangan kemiskinan melalui 7 program prioritas yang telah dijalankan di 10 Kabupaten/Kota. Program tersebut ialah program rumah layak huni dan program kelompok usaha bersama.
Program Prioritas tersebut akan dikembangkan kembali menjadi 13 program di tahun 2019 mendatang.
“Jadi bantuan kemiskinan itu bantuan yang berpengaruh langsung terhadap program pengentasan kemiskinan misalnya lingkungan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain-lain,” lanjut Ridwansyah. (IL4)
