Mataram (Inside Lombok) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan anggaran sebesar Rp2,9 miliar ke KPU RI untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2020.
“Anggaran yang kami usulkan tersebut untuk pengadaan masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, dan baju hazmat serta APD jenis lainnya,” kata Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara Juraidin di Lombok Utara, Rabu.
Ia mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan anggaran untuk pengadaan APD ke KPU Pusat karena pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Namun, kata Juraidin, pihaknya belum mendapatkan informasi dari KPU Pusat apakah akan memberikan dalam bentuk barang atau dana tunai sehingga daerah yang melakukan pengadaan APD tersebut.
“Kami masih menunggu kepastian dari KPU Pusat. Yang jelas APD tersebut harus ada karena sudah menjadi kebijakan pusat,” ujarnya.
Selain pengadaan APD, kata dia, upaya pencegahan penyebaran virus corona juga sudah mulai pada tahapan pilkada sejak 15 Juni 2020. Penahapan pilkada ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
Tahapan pilkada dimulai lagi dengan pelantikan sebanyak 99 panitia pemungutan suara (PPS) pada hari Senin (15/6).
Pelantikan dan pengambilan sumpah, kata dia, dalam tiga tahap sesuai dengan protokol COVID-19.
Tahapan pilkada lainnya juga demikian, seperti kampanye akbar setiap pasangan calon tidak boleh karena ada larangan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Setiap pasangan calon bisa melakukan sosialisasi secara terbatas atau dengan media daring (online).
“KPU juga tidak akan menggelar debat pasangan calon yang dihadiri banyak orang. Nanti modelnya bisa debat dalam studio dan bisa ditonton secara daring oleh masyarakat,” kata Juraidin. (Ant)
