Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur, kembali laksanakan labelisasi rumah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan transparansi terhadap warga yang memperoleh bantuan sosial.
Sebelumnya, Pemda Lotim pernah melaksanakan labelisasi rumah para KPM lantaran tulisan pada labelisasi tersebut bertuliskan ‘Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial’. Karena tulisan dalam labelisasi tersebut, Pemda Lotim mendapat kritikan dari Pemerintah Pusat.
Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi yang turun langsung melaksanakan labelisasi rumah KPM pada (07/12) mengatakan, labelisasi tersebut merupakan bentuk transparansi bagi para penerima bantuan sosial dari pemerintah. Agar nantinya masyarakat yang menerima bantuan, akan tetapi masuk dalam kategori keluarga mampu bisa lebih menanamkan rasa malu.
“Labelisasi ini kita lakukan agar dapat menumbuhkan kesadaran dan budaya malu,” ucap Wabup usai melaksanakan labelisasi, Senin (07/12).
Langkah labelisasi tersebut dilaksanakan bukan saja untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang dianggap sudah mampu, namun masih mendapat bantuan sosial tersebut. Akan tetapi, dengan labelisasi itu juga masyarakat yang memang perekonomiannya rendah, dapat menjadi pelecut semangat untuk memperbaiki ekonominya.
“Warga yang mendapat bantuan agar bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik, agar ke depannya tidak bergantung lagi pada bantuan yang diterimanya,” jelasnya.
Langkah tersebut, kata Wabup, diharapkan agar para penerima manfaat bisa tepat sasaran, baik itu BPNT maupun PKH. Dan juga dengan labelisasi tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan di Lotim.
Sementara itu, Koordinator Kabupaten, Syafruddin berharap adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan TKSK. Sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik dan transparan.
“Kita harapkan ada kerja sama yang solid agar program bisa berjalan dengan semestinya dan tepat sasaran,” harapnya.
