Lombok Barat (Inside Lombok) – Masyarakat Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar mengeluhkan durasi pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar yang sering kali dilakukan setiap dua minggu dan itu dirasa terlalu lama. Sehingga menyebabkan menumpuknya sampah di ruas jalan-jalan utama, di kawasan tersebut.
”Rata-rata sampah di kontainer itu baru diangkut dua minggu sekali” ungkap Kades Labuan Tereng Humaidi Udia, saat dikonfirmasi Selasa (29/12/2020).
Dirinya mengaku bahwa warganya sangat mengapresiasi adanya bantuan kontainer sampah dari Pelindo. Namun sayangnya pengangkutan yang tidak rutin membuat sampah tetap menunpuk di pinggir jalan.
”Kami Lihat Dispar sangat getol dengan program CHSE-nya, namun dari sisi DLH kelihatannya belum sinkron karena belum siap dengan realita yang ada di tengah masyarakat” bebernya.
Sehingga mulai adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan tersebut kata dia, seharusnya itu bisa diimbangi. Salah satunya dengan intensitas pengangkutan sampah yang lebih rutin.
”Kami lihat ini nihil karena pengangkutannya lama sekali” tukas Humaidi.
Padahal potensi wisata di kawasan tersebut diakuinya bisa dikembangkan, salah satunya menjadi destinasi wisata kuliner.
Terlebih lagi, jalur itu merupakan lintas provinsi yang menjadi penghubung dari Gili Mas menuju KEK Mandalika. Tetapi belum optimalnya penanganan sampah tersebut justru dirasa turut berpengaruh dan dapat mengganggu rencana pengembangan wisata kuliner di kawasan itu.
”Ini seharusnya bisa menjadi perhatian serius dari pemda” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Lobar Ahyar Rosyidi turut menyoroti hal tersebut. Sehingga menilai program pendukung zero waste tingkat kabupaten masih setengah hati. Lantaran di lapangan, Pemkab dinilai masih kurang serius.
Di tahun 2021 mendatang, pemerintah lanjutnya, harus berpikir lebih serius menyelesaikan permasalahan tersebut. Apalagi untuk daerah-daerah strategis yang memiliki potensi untuk memikat pandangan banyak orang.
”Ini seharusnya menjadi catatan dan atensi serius kedepannya” harap Ahyar.
Ia menyebut, salah satu kunci penangananya bisa dengan pengadaan pos pembuangan sampah mandiri di setiap desa. Namun yang masih menjadi persoalan yang juga harus diperhatikan, kata dia, terkait dengan keterbatasan lahan di tiap desa yang bisa dijadikan tempat pembuangan sampah.
”Program Kadis DLHK soal pengadaan tempat pembuangan sampah TPS 3R setiap desa sudah saya dengar. Tapi harus dipertimbangkan tidak semua desa memiliki lahan untuk pengadaan TPS 3R itu” ketusnya.
Sehingga, ia mneyebut salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut dengan penambahan armada oleh Pemkab, melalui DLH. Sehingga penangkutan sampah bisa lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan sampah di ruas-ruas jalan
