Lombok Barat (Inside Lombok) – Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, turut juga berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel yang ada di Senggigi, salah satunya Aruna. Lantaran ada beberapa kegiatan yang harus dicancel.
“Sebenarnya bukan totally dicancel, akan tetapi mereka merubah kegiatannya ke bulan Februari atau Maret. Karena ada beberapa yang sudah melakukan pembayaran DP” tutur General Manager Aruna Senggigi Resort & Convention, Weni Kristanti, Senin (18/01/2021).
Itu terlepas dari masa sepi kunjungan wisatawan (low season) yang, kata Weni, biasanya terjadi pada kloter pertama sekitar bulan Januari hingga Maret. Sehingga penurunannya, sebut dia, berada pada kisaran angka 15 persen.
“Saat ini ada panurunan sebesar 15 persen. Karena tingkat hunian kita ratenya antara 20 persen untuk bulan Januari” imbuhnya.
Ketua Senggigi Hotel Association (SHA), I Ketut M. Jaya Kusuma pun mengakui bahwa okupansi hotel di Senggigi pada awal tahun memang rata-rata mengalami penurunan.
“Saat ini, tingkat okupansi hotel di Senggigi rata-rata 15 persen” katanyanya.
Namun, angka itu dinilai sudah cukup baik untuk tingkat hunian di masa pandemi saat ini. Karena fokus target dari hotel saat ini hanya mengandalkan wisatawan lokal NTB saja.
Sehingga dengan adanya program vaksinasi yang saat ini sudah mulai berjalan, diharapkan dapat membantu menekan angka penularan covid-19. Dan mampu untuk membangkitkan kembali pariwisata yang sedang terpuruk saat ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Suhermanto, bahwa dengan adanya vaksinasi ini, situasi mengenai covid harusnya sudah dapat ditangani dengan sedikit menghilangkan ketakutan yang selama ini sudah menjadi momok. Karena jangan sampai situasi justru dibuat semakin mencekam. Yang ditakutkan itu akan berdampak parah bagi pariwisata.
“Situasi itu janganlah dibuat mencekam, karena kita bersama menghadapi covid-19 ini dan supaya masyarakat juga tidak kehilangan mata pencahariannya” kata dia, belum lama ini.
Pihaknya berharap, supaya kebijakan yang akan dijalankan pemerintah jangan sampai mematikan para pengusaha pariwisata.
