Lombok Barat (Inside Lombok) – Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah atensi rencana mutasi pejabatan eselon II di lingkup Pemda Lobar pertengahan Januari ini. Pihak legislatif akan menunggu realisasi janji Bupati untuk tegas memberikan sanksi hingga ancaman non-job bagi kepala OPD yang dirasa memiliki kinerja buruk.
“Ya kita akan tagih janjinya Bupati di mutasi kali ini,” kata ketua DPRD Lobar ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (05/01/2022).
Bupati saat ini masih memiliki sisa waktu dua tahun untuk mewujudkan visi dan misinya. Dikhawatirkan, jika Bupati ke depannya masih menunjuk orang yang salah, justru mereka tidak akan bisa membantu Bupati untuk merealisasikan visi dan misinya tersebut.
Sejauh ini, dirinya menilai masih banyak visi dan misi yang belum tercapai. Seperti penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini.
Untuk itu ketepatan memilih kepala OPD sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya, diharapkan dapat membantu kepala daerah dalam mengatasi persoalan tersebut di tengah situasi serba sulit saat ini.
“Walaupun mungkin tidak bisa 100 persen, paling tidak mereka (kepala OPD, Red) bisa menekan angka itu agar tidak terlalu terdampak. Sehingga dibutuhkan inovasi mereka di sini,” ujarnya.
Ia menilai, pada mutasi-mutasi yang sebelumnya sudah dilakukan Bupati belum didasarkan pada reward dan punishment. “Mutasi yang besok ini akan menjadi tolak ukur, orang-orang yang ditempatkan itu seperti apa (kapabilitasnya),” imbuh anggota DPRD Dapil Gunungsari-Batulayar ini.
Menurut dia, penting sebuah kinerja diberikan apresiasi maupun sanksi. Sehingga OPD yang sudah bekerja secara sungguh-sungguh dan maksimal dapat diberikan apresiasi atas kerja kerasnya.
“Ada juga OPD yang tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, apalagi inovasi. Kok bisa tetap diberikan posisi?” tanya politisi perempuan dari partai Gerindra ini.
Terlebih beberapa OPD dinilainya justru tidak mampu mencapai target PAD. Padahal, di masa sulit seperti ini, DAU yang dipotong oleh pemerintah pusat pun cukup besar.
Situasi tersebut menuntut OPD fungsional dapat menjalankan fungsi menjadi sumber PAD. Khususnya dengan bekerja secara lebih maksimal dan dituntut untuk bisa berinovasi.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri saat ini daerah membutuhkan anggaran dari sumber PAD yang ada. “Itu kita minta Pak Bupati untuk mengevaluasi, memberikan sanksi kepada OPD-OPD yang tidak mencapai target,” pesan dia.
Pihak legislatif pun diakuinya sudah memberikan berbagai masukan dan pertimbangan terkait mutasi kepala OPD yang akan dilakukan oleh eksekutif dalam waktu dekat.
“Kami dari DPRD sudah memberikan rekomendasi saat paripurna juga, untuk mengevaluasi kinerja OPD-OPD sebelumnya yang tidak mencapai target. Atau yang kinerjanya kurang bagus menurut kami di legislatif,” tandasnya. (yud)
