Mataram (Inside Lombok) – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi dan BEM menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTB dan Kantor DPRD NTB, Senin (11/4). Beberapa tuntutan disampaikan massa aksi, salah satunya agar presiden bisa segera menstabilkan harga kebutuhan pokok yang saat ini terus terjadi lonjakan.
Salah satu koordinator aksi, Fahri Rahman membacakan beberapa tuntutan para mahasiswa. Antara lain menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Karena hal ini dinilai melanggar konstitusi.
“Kedua tuntutan kami agar presiden menstabilkan harga BBM yang mengalami kenaikan yang secara signifikan di tengah masyarakat, menstabilkan harga kebutuhan pokok,” ujar koordinator dari HMI Cabang Mataram tersebut.
Kenaikan harga BBM saat ini dinilai sangat tinggi dan akan berpengaruh terhadap kenaikan harga yang lain. Dalam unjuk rasa tersebut, para demonstrans meminta agar Gubernur NTB menemui mereka, agar tuntutan yang dibawa bisa diterima dan ditindaklanjuti. Kenaikan ini dinilai akan menyengsarakan rakyat, sehingga harus segera distabilkan.
“Dulu kenaikan harga BBM pada masa presiden sebelumnya yang sedikit saja diprotes, nah sekarang harganya dinaikkan sengat tinggi,” teriak Korlap.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Gubernur NTB, Wirajaya Kusuma Bersama Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi mendatangi para demonstran. Wirajaya mengatakan, sebelum para demonstran melakukan unjuk rasa baik di daerah maupun di pusat, Presiden RI Joko Widodo sudah memutuskan agar pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024 sesuai undang-undang.
“Kami sudah membaca tuntutan dari teman-teman HMI Cabang Mataram. Kami Pemprov NTB mengapresiasi dan mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman HMI. Kaitannya untuk mengawal kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tuntutan mahasiswa tersebut sambung Wirajaya akan segera disampaikan kepada Gubernur NTB sebagai pimpinan daerah untuk segera ditindaklanjuti. “Saat ini pak Gubernur tidak bisa menemui teman-teman mahasiswa karena sedang berada di luar daerah untuk persiapan MXGP di Samota,” katanya.
Para mahasiswa menuntut agar Gubernur NTB menjawab semua tuntutan tersebut dalam jangka waktu 24 jam melalui video atau melalui akun media sosial yang dimiliki. Sehingga, masyarakat luas bisa mengetahui jawaban Gubernur NTB.
Untuk diketahui, unjuk rasa oleh para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi tidak saja dilakukan didepan kantor Gubernur NTB melainkan juga di depan kantor DPRD NTB. Mereka menuntut hal yang sama yaitu menolak perpanjangan masa, penurunan PPN yang saat ini naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. (azm)
