Lombok Timur (Inside Lombok) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy menyadari banyak harapan masyarakat pada pemerintahannya belum dapat terpenuhi. Terlebih akibat bencana baik alam maupun non alam yang terus menerus melanda Pulau Lombok, khususnya Lotim.
Sukiman dalam Rapat Koordinasi dengan seluruh jajaran OPD, Selasa (17/05), menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan adalah dari sudut pandang masyarakat. Di mana masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda mulai dari kesehatan, pendidikan, irigasi, hingga peningkatan pendapatan per kapita.
“Kita sadari dalam kondisi seperti saat ini yang serba terbatas sebagai dampak pandemi belum dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, apalagi terkait pembangunan fisik. Karena itu kita harus mengoptimalkan dana dan berbagai program yang ada untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut,” pintanya.
Sukiman juga menyebut sejumlah program yang harus diperhatikan yakni seperti penataan Ekas, dikarenakan terdapat 63 unit rumah yang belum memiliki aliran listrik dan air bersih untuk dimanfaatkan relokasi nelayan yang sebelumnya menempati sempadan pantai.
“Tak hanya terkait listrik dan air, saya minta Kadis Kelautan dan Perikanan juga merapikan keramba jaring apung (KJA) untuk menciptakan pemandangan yang lebih elok,” tegasnya.
Kebutuhan air bersih warga selatan dan Sembalun pun menjadi penekanan Bupati. Ia meminta proses lelang dapat segera dilaksanakan sehingga pengerjaannya dapat segera dituntaskan. Masih terkait air bersih, diingatkannya pula untuk memanfaatkan kembali mata air Ambung untuk PDAM.
Kurangnya penerangan jalan di Kota Selong dan sekitarnya juga menjadi perhatian, termasuk pada RTP Pancor yang menjadi program KOTAKU.
Tidak itu saja, pengelolaan sampah turut menjadi penekanannya Ia melihat tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi kebutuhan masyarakat di kawasan selatan, pun di kawasan utara. Dengan demikian jika adanya penambahan TPA maka dua kawasan tidak perlu dibawa jauh hingga ke TPA Ijobalit.
Selain menyoroti kesiapan pelaksanaan MTQ, program peningkatan IPM Lombok Timur yang menjadi fokus pada 2022 hingga 2023 mendatang juga dimintai perkembangannya, khususnya menyangkut usia lama sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Upaya ini nantinya akan melibatkan guru yang akan mendata masyarakat di sekitar tempat tinggal masing-masing yang berusia di atas 20 tahun dan belum menuntaskan pendidikannya.
“Saya meminta kepedulian semua pihak terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, dengan saling mengingatkan ketika menemukan masalah dalam pelayanan,” tutupnya. (den)
