Mataram (Inside Lombok) – Produksi garam konsumsi di NTB masih minim kantongi label Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga butuh peningkatan kualitas. Pasalnya label SNI tidak bisa begitu saja didapatkan dengan kualitas yang masih rendah seperti saat ini.
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti mengatakan pihaknya berkontribusi dengan memberikan pendampingan pada pelaku industri kecil menengah (IKM) garam untuk mengantongi SNI dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan terjamin keamanan pangannya.
“Produk garam lokal konsumsi itu salah satu produk yang wajib ber-SNI dan ini masih kurang di NTB,” ujar Nuryanti, Jumat (25/11).
Sejauh ini, NTB baru memiliki delapan IKM produk garam yang mengantongi SNI dan izin edar BPOM. Di antaranya ada di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.
Kendati, skala produksi IKM tersebut masih sangat kecil, sehingga serapan di pasar belum menjangkau kebutuhan lebih besar. “Kita harapkan melalui bela beli produk lokal ini salah satunya memprioritaskan pakai garam lokal yang sudah ber-SNI tersebut,” imbuhnya.
Yanti mengatakan jika dilihat dari sisi produksi atau bahan baku sebagai hulunya, yang menjadi tupoksi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB. Di mana menyiapkan produksi garam yang higienis dan masuk dalam kriteria K1 sebagai garam konsumsi.
“Kalau bukan K1 tidak bisa dikonsumsi, sekarang masih dalam penataan sektor hulu di mana industrialisasinya, tidak langsung menyentuh tanah. Selama ini penyebab kualitas garam tidak bagus itu,” ungkapnya.
Sementara dari Dinas Perindustrian siap membantu mengintervensi dari sisi pengemasan, pengeringan oven dan blending yodium. Sehingga kadar air dalam kristal garam berkurang. Bahkan teknologi ini sedang dicoba produksi agar bisa hadirkan garam sehat beryodium dan dapat dikonsumsi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim mengatakan industrialisasi garam lokal memang tersendat tahun ini. Lantaran anggaran untuk membeli peralatan tidak mencukupi, dari pengajuan Rp 1,5 miliar lebih yang dianggarkan hanya Rp 200 juta.
Tahun ini pihaknya berupaya untuk produksi garam berkualitas dalam skala kecil dulu. Bahkan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan tenaga ahli di Kebumen untuk ikut membantu hilirisasi produksi garam di Indonesia, khususnya NTB.
“Insyaallah mereka akan segera ke NTB dan membuat model alat yang tidak terlalu besar namun produksinya tetap sama, yaitu mengubah kualitas K3 menjadi K1,” jelasnya. (dpi)
