Mataram (Inside Lombok) – Wacana pemerintah pusat mewajibkan masyarakat menyertakan KTP atau menggunakan aplikasi MyPertamina dalam setiap pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) masih disosialisasikan. Nantinya, bagi masyarakat bisa langsung membeli ke pangkalan elpiji 3 kg terdekat.
Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB, I Komang Ghandi menerangkan jika nanti kebijakan itu sudah benar-benar diterapkan, pembelian elpiji 3 kg dengan menyertakan KTP dan MyPertamina jelas dilakukan dari dari agen. Kemudian agen akan mengirimkan ke pangkalan elpiji 3 kg sesuai dengan kuota yang didapat.
“Nanti kita mengharapkan user atau konsumen itu langsung membeli atau menebusnya ke masing-masing pangkalan,” ujar Ghandi, Kamis (19/1).
Selama ini setiap pangkalan ada di satu desa atau satu kelurahan. Namun ke depan ada wacana, pangkalan itu akan disebarkan sampai ke titik RW, sehingga penyebaran pangkalan akan lebih luas. Di mana produk elpiji 3 kg lebih didekatkan ke masyarakat.
“itu baru wacana ke depannya yang kita dengar. Ketika masyarakat butuh dengan elpiji 3 kg ini agak gampang untuk mendapatkannya, sehingga di beli pun sesuai HET yang ditentukan oleh pemerintah,” terangnya.
Diakui, untuk jumlah pangkalan elpiji 3 kg memang masih terbilang kurang. Meski demikian pelayanan tetap paling utama, walaupun barang subsidi harus tepat sasaran penerimanya.
“Jadi kita akan menambah jumlah pangkalan nanti. Kalau tidak salah di Lombok ini 5 ribuan. Stok aman dan lancar,” katanya.
Saat ini wacana pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP dan MyPertamina masih dilakukan uji coba. Secara nasional, uji coba salah satunya dilakukan di Kota Mataram dengan pelaksanaan di beberapa kecamatan saja.
Uji coba subsidi tepat elpiji 3 kg sendiri dilakukan untuk mengetahui reaksi masyarakat terkait kebijakan itu. “Ini belum dijalankan secara penuh, jadi Pertamina maupun Hiswana Migas hanya sebagai operator,” ucapnya.
Untuk pelaksanaan subsidi tepat yang menggunakan KTP dan MyPertamina dalam pembelian elpiji 3 kg, Hiswana Migas NTB masih menunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan lebih lanjut.
“Siap kita laksanakan, apapun kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Kita selaku operator dan ujung tombak di lapangan pasti kita akan laksanakan,” jelasnya. (dpi)
