Mataram (Inside Lombok) – Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diakui masih menjadi primadona untuk pembangunan perumahan. Masih banyaknya lahan yang tersedia disebut membuat banyak pengembang tergiur menjalankan proyek perumahan di sana.
Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) NTB, Ismet Fathurahman Maulana menerangkan salah satu kendala yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi Lobar untuk pembangunan perumahan, adalah terbatasnya tenaga ahli. Hal itu disebut menghambat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kami berharap khususnya untuk di Lobar, agar menambah tenaga ahli untuk PBG ini,” tuturnya. Saat ini, Lobar disebutnya hanya memiliki tiga tenaga ahli. Antara lain untuk bidang struktur, arsitektur, dan kelistrikan.
“APERSI berharap agar Pemkab Lobar menambah jumlah tenaga ahli. Harapan di masing-masing bidang tenaga ahli ada tiga orang tenaga ahli, sehingga untuk tiga bidang bisa ditambah menjadi 9 orang tenaga ahli,” jelasnya.
Di sisi lain, pengurusan izin pengembangan perumahan saat ini dinilai terbentur dengan adanya kebijakan pemberlakuan lahan sawah dilindungi (LSD). Untuk itu, APERSI NTB mendorong agar pemerintah kabupaten/kota di NTB mempermudah para pengusaha pengembangan perumahan agar lebih cepat mendapatkan izin pembangunan perumahan.
Menurut Ismet, adanya kebijakan soal LSD juga berdampak terhadap para pengusaha pengembangan perumahan. “Kebijakan LSD ini sangat berdampak kepada kami. Jadi harapan kami di pemda bisa membantu proses lebih cepat (izin), terutama tenaga ahli,” katanya.
Dibentuknya APERSI NTB sendiri diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pengembanggan perumahan. Terlebih saat ini APERSI NTB beranggotakan 28 pelaku usaha perumahan yang mayoritas menggarap pembangunan rumah subsidi. “Anggota kita tersebar di Pulau Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur,” katanya. (dpi)
