Lombok Barat (Inside Lombok) – Puluhan warga geruduk Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), menuntut agar program nikah massal yang rencananya akan digelar pada 31 Mei mendatang dibatalkan. Pasalnya, program tersebut dinilai tidak memperhatikan skala prioritas, di mana masih ada lebih banyak hal mendesak yang perlu diupayakan Pemda dan Baznas Lobar untuk membantu masyarakat.
Massa dari KNPI Lobar pun sempat ricuh dengan aparat keamanan yang tak mengizinkan mereka memasuki halaman Kantor Bupati. Sehingga mereka memaksa masuk dengan menaiki gerbang, hingga menerobos masuk ke lobi gedung Kantor Bupati. “Kami meminta pihak Pemkab Lobar membatalkan pernikahan massal karena tidak memiliki urgensi yang tepat,” tegas Ketua DPD II KNPI Lobar, Mursidin saat ditemui di Gerung, Kamis (25/05/2023).
Massa pun mempertanyakan kejelasan regulasi dari program nikah massal yang dianggap kurang mendesak. “Pemda Lobar terutama Baznas seharusnya lebih memprioritaskan masyarakat miskin, anak yatim piatu, dan memberikan beasiswa kepada pemuda yang hendak melanjutkan pendidikan ataupun yang putus sekolah,” lanjutnya.
Selain itu, program nikah massal itu dinilai kental dengan tendensi politik, lantaran digelar mendekati tahun politik. “Tentu di sini kami menduga adanya tindakan politis untuk meningkatkan elektabilitas personal,” tegas Mursidin.
Atas dugaan itu, massa aksi meminta Inspektorat melakukan audit terhadap Baznas Lobar yang dinilai tidak mampu mendistribusikan dana keumatan secara merata dan tepat sasaran. Akibat situasi yang ditimbulkan, muncul juga tuntutan agar Ketua Baznas Lobar dicopot dari jabatannya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Sekda Lobar, H. Ilham yang mewakili Pemda Lobar pun dengan tegas mengatakan bahwa program nikah massal itu resmi dibatalkan. “Insyaallah saya berani pastikan bahwa pernikahan massal ini akan batal,” ujarnya, yang disambut sorak para massa aksi.
Ilham juga menjelaskan, program nikah massal tersebut sebelumnya masuk rencana kerja Baznas Lobar dan telah disetujui Baznas pusat. Pihaknya pun menepis program itu memiliki tendensi politik, karena perencanaannya telah dibuat sejak 2022 lalu.
“Memang sekarang kita berada di tahun politik, sehingga persepsi kita bisa saja berbeda-beda. Padahal mereka (Baznas) sudah merencanakan sejak tahun lalu, untuk diadakan tahun ini,” tandas Ilham. (yud)
