Mataram (Inside Lombok) – Kerusakan beberapa fasilitas Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat akibat kericuhan dalam unjuk rasa yang menolak UU BHP KPK dan RUU KUHP oleh mahasiswa ditaksir hampir mencapai Rp100 juta.
Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi di Mataram, Jumat mengakui beberapa fasilitas di areal Kantor DPRD NTB mengalami kerusakan, seperti pagar depan yang masih dalam tahap pengerjaan, kemudian kaca ruangan Ketua DPRD, pintu gerbang, pot bunga serta bola lampu tak luput dirusak akibat kericuhan antara massa dengan aparat keamanan.
“Kalau berkaitan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD tidak ada yang rusak. Semua masih dalam keadaan aman,” ujarnya.
Khusus untuk pagar depan DPRD, kata Sekwan, masih dalam proses pengerjaan, karena belum serah terima dari pihak rekanan ke Sekretariat Dewan (Setwan) dan itu masuk kategori postmayor disebabkan huru-hara. Namun, itu nantinya masuk tambahan pengerjaan.
Mahdi menyebutkan kerugian dari pagar depan sekitar Rp11 jutaan. Belum dihitung kaca ruangan pimpinan DPRD yang rusak akibat lemparan batu, namun untuk kaca tersebut bisa dikerjakan secepatnya.
“Kalau dihitung total semua mulai dari pagar depan, kaca ruangan pimpinan, bola lampu dan pot bunga, kurang dari Rp100 juta,” ujarnya.
Meski beberapa fasilitas Kantor DPRD mengalami kerusakan, Mahdi berharap ke depan aksi-aksi unjuk rasa hingga perusakan beberapa fasilitas tidak terulang lagi.
“Boleh sampaikan aspirasi sesuai aturan tapi jangan sampai melakukan perusakan fasilitas kantor,” ucap Mahdi.
Sementara itu, terkait aktivitas pegawai, Mahdi mengatakan tetap berlangsung seperti biasa, hanya saja diakuinya sedikit terganggu akibat unjuk rasa yang berakhir ricuh. Namun pada Jumat ini, semua kegiatan dan aktivitas berjalan seperti biasa.
“Intinya dalam menyampaikan aspirasi lakukan dengan baik. Kami juga harapkan supaya aparat kepolisian lebih soft dalam menghadapi massa aksi agar tidak terjadi bentrok,” katanya. (Ant)
