Lombok Barat (Inside Lombok) – Lemahnya pengawasan dan penanganan atas kasus-kasus kekerasan yang belakangan terjadi di dunia pendidikan di Lombok Barat (Lobar) menjadi sorotan dan keprihatinan dari kalangan DPRD Lobar yang baru dilantik. Pemda Lobar pun dalam hal ini disarankan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) di dunia pendidikan. Baik itu di Sekolah maupun Pondok Pesantren (Ponpes).
Salah satu anggota DPRD Lobar yang baru, Samsuriansyah menilai dengan status Nindya Lobar sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dan sedang berjuang untuk menuju predikat Pratama, belakangan justru banyak persoalan yang muncul di dunia pendidikan. Termasuk soal kasus kekerasan seksual.
“Sudah status Nindya dan mau naik ke Pratama, tapi kasus yang terjadi berbeda dengan kenyataan. Ini menunjukkan pendidikan kita sedang tidak baik baik saja,” ungkap Samsuriansyah, saat dimintai tanggapan belum lama ini.
Banyaknya kasus yang terjadi itu kemudian membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lobar mengalami penurunan. Bahkan, sebagai Kabupaten tertua di Pulau Lombok, Lobar justru kalah dengan yang lain. “Untuk itu kita harus berpacu merevitalisasi kembali dunia pendidikan kita agar tidak kalah dengan Kabupaten Kota lain,” tegasnya.
Sehingga banyaknya kasus kekerasan yang mencuat saat ini juga diakuinya menjadi tugas besar pihak legislatif. Yang berperan selaku wakil rakyat untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya sedikit bercerita, sebagai Dosen di perguruan tinggi. Kami di Perguruan Tinggi ada Satgas PPKS, saya pikir ini menjadi salah satu poin yang harus dilihat. Karena banyaknya kasus di sekolah SD maupun Ponpes,” bebernya.
Sehingga dirinya selaku dewan, maupun secara pribadi meminta kepada Pemda Lobar untuk segera membuat peraturan maupun kebijakan pencegahan dan penanganan terkait kasus itu. Dengan harapan, agar semua organ di sekolah menjadi satgas. “Sehingga semua siswa merasa terlindungi. Kalau tidak ditanggapi serius, ini akan terus dan menjadi budaya negatif,” sambungnya.
Tak hanya itu, politisi asal Labuapi itu juga menyarankan agar Dinas Pendidikan lebih sering lagi melakukan supervisi. Karena pola tersebut juga banyak diterapkan di sekolah swasta. “Kalau swasta, guru melakukan pemantauan bagaimana anak anak bermain. Jangan sampai anak anak berantem, justru guru tidak tahu. Harus ada aturan yang dibuat seperti student behavior policy, agar siswa dibuatkan kebijakan tentang cara bermain, makan siangnya, itu semua diatur sehingga tertata dengan baik,” saran politisi dari partai Perindo ini.
Dia berharap, dengan adanya pengawasan yang serius, sekolah-sekolah di Lobar harus betul-betul ramah anak. Sehingga bisa sejalan antara predikat Nindya dengan Satgas yang nantinya dibentuk.
“Pemerintah pun juga harus mengambil peran, dengan ada Satgas di setiap sekolah atau Ponpes. Dan sebagai dewan, kami akan melakukan pertemuan dengan pihak sekolah maupun Dinas agar ditangani dengan serius,” pungkasnya. (yud)
