Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menelusuri adanya dugaan sejumlah kepala desa di KLU terlibat dalam kegiatan politik. Kordiv Pengawasan Penanganan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu KLU, Suliadi menerangkan berdasarkan informasi adanya pengumpulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di pendopo Bupati KLU.
Bawaslu mendapatkan informasi pada hari minggu, kemudian pihaknya meminta kepada jajaran panwascam Gangga untuk melakukan penelusuran. Apakah benar atau tidak kegiatan itu dilakukan dan memang ada pengumpulan kepala desa oleh Bupati KLU.
“Berdasarkan hasil penelusuran di Kecamatan Gangga itu yang hadir pada waktu itu adalah Kepala Dinas P2KBPMD KLU, Asisten I, dan yang jelas ada Bapak Bupati Lombok Utara,” ujarnya, Kamis (17/10).
Terkait hal ini, Bawaslu KLU itu belum bisa memastikan, apakah itu kegiatan politik atau hal lain. Karena pada waktu itu panwascam KLU tidak memiliki akses untuk masuk di lokasi kegiatan. Ketika ada informasi tersebut, Bawaslu KLU secara langsung melakukan penelusuran pihak-pihak yang diduga hadir pada saat itu.
“Jadi kami masih proses penelusuran dalam hal ini. Kami mengumpulkan bukti-bukti dulu. Apakah benar yang disampaikan oleh pak kadis itu, bahwa itu pure kegiatan untuk membicara pembagian SK perpanjangan BPD,” ungkapnya.
Bahkan Bawaslu juga menelusuri kades-kades yang hadir dan mengkonfirmasi kepada mereka, apakah benar yang disampaikan oleh Kadis P2KBPMD KLU atau bagaimana. Sementara ini pihaknya belum bisa memastikan apakah itu kegiatan politik untuk mendukung salah satu paslon atau tidak. Apakah itu justru memang benar kegiatan berkaitan dengan pembagian SK BPD.
“Yang kita konfirmasi pertama adalah kepala Dinas P2K BPMD (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) KLU. Kepala desa-kepala desa yang diduga hadir pada saat itu, nanti kita juga akan konfirmasi kepada asisten I,” tuturnya.
Semantara ini yang sudah dikonfirmasi terkait dengan kegiatan tersebut adalah kepala Dinas P2KBPMD KLU, Kepala Desa Sigar Penjalin, dan disampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan penyerahan SK BPD dan tidak ada kegiatan politik ataupun masalah calon. Namun pihaknya juga akan mengkonfirmasi kepada kades-kades yang lain untuk mencari bukti. “Iya betul (diduga ada kegiatan politik,red), kita patut curiga juga. Atas kecurigaan itu kita melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bukti benar atau tidaknya,” demikian. (dpi)
