Lombok Timur (Inside Lombok) – Momen Debat Publik perdana pada Pilkada Lombok Timur (Lotim), pasangan calon (Paslon) nomor urut 5 yakni Suryadi Jaya Purnama (SJP) dan TGH Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin adu gagasan dengan paslon nomor urut 4 yakni M. Syamsul Lutfi dan Abdul Wahid tentang pengentasan narkoba pada sesi ketiga debat kandidat.
Pada sesi tersebut, paslon nomor 5 diberikan kesempatan untuk melontarkan pertanyaan program kerja ke paslon nomor 4 tentang bagaimana langkahnya jika terpilih untuk mengentaskan penyakit masyarakat berupa penggunaan barang terlarang.
Pada momen itu, Calon Bupati (Cabup) paslon 5, M. Syamsul Lutfi menjelaskan langkah yang akan dilakukannya dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkoba yang telah semakin marak di mana-mana. Oleh karena itu ke depan jika terpilih ia akan koordinasi dengan kepolisian dan juga pada sektor pendidikan terkait bagaimana peran sekolah dan perguruan tinggi dalam memberikan perhatian terkait pencegahan narkoba.
“Karena narkoba dan terorisme merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, jadi tidak ada alasan untuk didiamkan peredaran narkoba di Gumi Patuh Karya,” jelasnya saat menjawab pertanyaan Paslon Nomor Urut 5, Rabu (30/10/2024).
Tak hanya bidang pendidikan, Lutfi juga mengungkapkan banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lotim dikhawatirkan juga menjadi pintu masuk barang terlarang tersebut yang harus diwaspadai. Sehingga Lutfi ke depan ketika pemberangkatan PMI asal Lotim harus diawasi, begitu juga saat ia pulang dari luar negeri. “Tentu juga kepulangannya harus kita awasi dan betul-betul pastikan pada saat balik ke keluarganya tidak membawa hal-hal dampak yang tidak baik,” terangnya.
Pernyataan Lutfi tentang PMI yang menjadi salah satu pintu masuk narkoba tersebut langsung dibantah oleh Cabup Paslon 5. Di mana SJP mengungkapkan bahwa ia kasihan dengan PMI yang dicurigai sebagai salah satu pintu masuk narkoba ke dalam daerah. “Mereka mencari nafkah ke luar negeri, kemudian dicurigai seolah-olah menjadi pintu masuk narkoba ke dalam daerah,” katanya.
SJP menegaskan peran pengawasan semua pihak sangat dibutuhkan, termasuk meningkatkan ketahanan keluarga karena broken home (kehancuran rumah tangga) sangat berdampak sebagai penyebab anak-anak terpapar narkoba. “Faktor ekonomi juga menjadi salah satu bagian sehingga perlu meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tidak terjebak dalam aktivitas yang merusak akal dan pikiran,” ujarnya.
Lutfi kembali menegaskan bahwa adanya keterlibatan PMI sebagai pintu masuk tersebut berkat informasi yang diperolehnya dari pihak kepolisian. Serta yang bukan PMI secara umum melainkan oknum-oknum, sehingga pahlawan devisa harus dilindungi dan dipastikan mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Tentunya bukan PMI secara umum melainkan oknum, itu bukan hoax namun informasi itu saya dapat dari pihak kepolisian,” pungkasnya.
Lutfi juga menegaskan pemberdayaan terhadap keluarga PMI yang ditinggalkan, dengan adanya penguatan kapasitas, akses permodalan, dan skil berusaha sepulangnya ke tanah air. (den)
