Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan dewan di DPRD Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan keseriusan PT Wings Group dalam mengembangkan hotel megah The Apurva Kempinski di Pantai Mekaki, Sekotong. Terlebih saat ini sudah dua tahun setelah groundbreaking pertama, namun justru belum ada progres yang signifikan.
Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi cukup menyayangkan kondisi ini. Terlebih, kata dia, Pemda Lobar telah memberi ruang dan membantu memfasilitasi PT Wings untuk memperoleh izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk pembangunan jalan. Yang mestinya ditarget rampung pada April tahun ini.
“Kita akan turun ke sana (Mekaki, Red), karena mohon maaf sampai sekarang belum ada peningkatan progresnya. Baru 2 persen, ini kan sudah cukup lama,” ketus pria yang akrab disapa Mamiq Bajang Sekotong (MBS) itu, saat dimintai tanggapan, Selasa (21/01/2025).
Diakui, awalnya pihak pemda maupun dewan mencoba memaklumi lambatnya proses pembangunan hotel tersebut karena pengurusan izin dan lain sebagainya. Namun, lama kelamaan, PT Wings dinilai terkesan terlalu santai dan tidak terlihat upaya maksimal dalam melakukan renovasi dan pengeprasan jalan yang selama ini menjadi alasan kendala mereka dalam mendropping bahan material pembangunan hotel. “Ya lebih baik putus kontrak saja dengan PT Wings itu, karena seolah-olah tidak ada kejelasan,” tegasnya.
Dia pun mengingatkan Pemda Lobar agar kejadian masa lalu tidak terulang kembali. Terlebih, PT Wings menjadi investor yang kesekian kalinya yang berencana melakukan pembangunan di kawasan Mekaki. Setidaknya, ini sudah keempat kalinya groundbreaking yang juga pernah dilakukan oleh investor lainnya di lokasi paling ujung Sekotong itu, namun tak pernah ada kelanjutan pembangunan.
Sehingga untuk dapat melihat langsung sejauh mana progres pengeprasan jalan menuju lokasi yang rencananya akan dibangun hotel bintang 5 itu, pihak Dewan akan turun Sidak ke lokasi. Pihaknya ingin memastikan langsung apa yang menjadi kendala perusahaan itu hingga progres pembangunan jalan saja masih dua persen.
Termasuk, kalangan legislatif juga ingin memastikan isu yang berkembang. Soal kabar adanya permasalahan lahan warga yang terdampak pembangunan akses jalan menuju lokasi Kempinski tersebut.
“Kita akan turun dulu melihat kondisi situasi di lapangan. Setelah itu kita akan panggil yang bersangkutan dan menanyakan langsung. Kalau memang serius, silakan kerja dengan betul-betul. Jangan setengah-setengah, jangan PHP ke daerah ini,” tandas politisi partai Golkar itu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lobar Ahyar Rosidi mengatakan, bahwa pihaknya akan memanggil OPD terkait untuk mengetahui apa kendala dari pihak investor tersebut. Dia menyebut, Pemda Lobar harusnya lebih proaktif untuk berkoordinasi dengan pihak investor. Untuk mencari tahu apakah ada kendala yang dihadapi.
“Komisi I mungkin bisa turun ke lapangan atau meminta keterangan dari Dinas Perizinan, sebenarnya kendalana itu seperti apa. Apakah di izinnya, atau di proses pembangunannya, atau ada faktor lain,” tanya Ahyar.
Pihaknya pun mempertanyakan mengapa setelah mengantongi izin pembangunan hingga mau membuat akses jalan, justru pembangunannya terhenti ditengah jalan. Sehingga pihaknya cukup menyayangkan ketidakjelasan nasib pembangunan di Mekaki tersebut.
“Pasti ada sesuatu (Kendala) yang perlu kita ketahui bersama nantinya. Komisi I pada prinsipnya kalau sudah keluar izinnya dan dibuktikan prosess pembangunan, kita akan dorong untuk mencari tahu kendalanya seperti apa,” tandasnya. (yud)
