Mataram (Inside Lombok) – Pelaksanaan program bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk bulan Januari-Februari 2025, ditunda. Penundaan itu berdasarkan surat edaran dengan Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Lalu Johari mengatakan penghentian sementara penyaluran SPHP beras tahun 2025 ini mulai tanggal 7 Februari 2025. Ada tiga poin yang tertera dalam surat edaran, antara lain penundaan pemberian bantuan pangan beras selama Januari-Februari 2025.
Selain itu, kebijakan pelaksanaan pemberian kembali bantuan pangan beras dan penyaluran kembali SPHP beras diputuskan pada rapat terbatas selanjutnya. “Dengan adanya penundaan itu, kami berharap keluarga penerima manfaat (KPM), bisa bersabar hingga ada perubahan kebijakan dari pemerintah,” katanya.
Selama ini, bantuan beras CPP yang diberikan pemerintah kepada KPM bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Apalagi selama pendistribusian beras CPP belum ada keluhan dari masyarakat. Artinya, beras yang diberikan kualitas dan volumenya sudah sesuai.
Bahkan, sebelum dilakukan pendistribusian ke kelurahan, DKP bersama Bulog turun melakukan pengecekan langsung kondisi beras CPP ke gudang Bulog. Pengecekan itu dimaksudkan untuk memastikan kualitas beras yang akan diterima KPM adalah beras bagus dan layak konsumsi serta volume pas sesuai ketentuan yakni 10 kilogram per bungkus.
“Melalui upaya itu, Alhamdulillah sejauh ini kami belum di komplain KPM terkait kualitas dan volume beras dari KPM,” katanya. Berdasarkan Data DKP Kota Mataram menyebutkan, jumlah KPM penerima CPP tahun 2024 tercatat sebanyak 38.203 kepala keluarga (KK), dengan kuota masing-masing KK 10 kilogram. “Total beras CPP yang dikirim setiap bulan di tahun 2024 untuk KPM Kota Mataram sebanyak 382,3 ton,” katanya. (azm)
