Mataram (Inside Lombok) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram menerbitkan kartu tanda penduduk (KTP) orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penertiban data kependudukan ini untuk mempermudah pendataan masyarakat yang ada di Kota Mataram.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Mansyur mengatakan penerbitan KTP ini sudah dilakukan sejak lama. Tahun 2025 ini, Dinas Dukcapil Kota Mataram kembali memaksimalkan agar ODGJ bisa memudahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan. “Ini kegiatan kolaboratif dengan Dinas Kesehatan. Dimana Dikes membentuk tim pengendali kesehatan jiwa masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, Dinas Kesehatan selama ini kesulitan mendapatkan identitas ODGJ dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan salah satunya pemberian BPJS. Dengan begitu, untuk memudahkan, Dinas Dukcapil mulai mendata dan mencetak KTP para ODGJ di Mataram. “Kita mulai mendata dan menerbitkan identitasnya,” katanya.
Mansyur menambahkan, proses penerbitan KTP bagi ODGJ ini sama seperti warga normal lainnya. Yaitu mulai dari perekaman hingga tanda tangan di KTP. Hanya saja, kendala petugas yaitu saat melakukan perekaman. “Sama saja prosesnya yaitu perekaman dan lainnya,” katanya.
Diakuinya, saat perekaman beberapa foto ODGJ ada yang tidak bagus bahkan blur. Hal ini tergantung dari kondisi masing-masing warga. Karena perekaman KTP bagi ODGJ cukup sulit. “Saat ambil tanda tangan itu begitu susahnya. Ada yang bagus fotonya itu saat jiwanya sedang baik-baik saja,” ungkapnya.
Jika mengalami kesulitan dalam proses perekaman, Dinas Dukcapil Kota Mataram meminta bantuan dari petugas kesehatan jiwa di puskesmas untuk membantu. “Kalau kita bisa atasi kita jalan sendiri,” tegas Mansyur.
Pembuatan KTP bagi ODGJ ini sambung Mansyur, tim dari Dinas Dukcapil Kota Mataram mendatangi langsung ke rumahnya. Artinya, petugas keliling ke lingkungan untuk mempermudah proses pembuatan KTP. “Kita yang datang ke rumahnya. Kita jemput bola, kita turun ke lapangan,” tegasnya.
Jumlah KTP ODGJ di Kota Mataram yang sudah diterbitkan hingga saat ini yaitu lebih dari 10 keping. Penerbitan ini tetap dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif bagi semua warga di Kota Mataram. “Ini bagian dari pelayanan inklusif dan bagian dari mewujudkan RPJMD,” tutupnya. (azm)
