Lombok Utara (Inside Lombok) – DPRD NTB melalui Panitia Khusus (Pansus) IV tengah gencar menyoroti isu keselamatan di jalan, terutama di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tujuannya untuk memastikan kondisi jalan provinsi maupun kabupaten terutama yang masih memiliki kekurangan, agar semakin mantap dan aman bagi pengguna jalan.
“Jadi bagaimana jalan provinsi yang ada di KLU, terutama ada kondisinya yang masih kurang-kurang. Seperti jembatan yang rusak, lampu jalan yang rusak, itulah kita coba supaya bagaimana dianggarkan oleh kabupaten/kota ataupun kita di provinsi,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Muzihir, Rabu (14/5).
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kondisi penerangan jalan di KLU, khususnya di kawasan Pusuk yang dinilai masih minim. Menurutnya, meskipun jalan tersebut berstatus jalan provinsi maupun pusat, koordinasi dengan pemerintah kabupaten tetap diperlukan untuk pembenahannya.
“Untuk di KLU kalau saya lihat dari segi fasilitasnya sudah bagus, cuma untuk penerangan jalannya terutama di Pusuk itu masih kurang. Memang itu jalan provinsi, tapi ada juga jalan kabupaten maupun nasional, dan provinsi. Tapi kita lakukan ini jalan provinsi, bagaimanapun juga tanggung jawab kabupaten. Karena ini kan kabupatennya yang mau dibenahi,” jelasnya.
Diharapkan anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur jalan demi meningkatkan keselamatan. Untuk itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama. “Makanya sekarang bagaimana anggaran pusat, provinsi dan kabupaten bagaimana bisa dianggarkan untuk masalah keselamatan ini, seperti pembenahan. Jadi mana saja tanggung jawab provinsi, kabupaten, dan pusat,” bebernya.
Tak hanya fokus pada jalan raya, Pansus IV DPRD NTB juga menaruh perhatian pada infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk di tiga Gili yang terkenal. Dicontohkan, permasalahan tumpang tindih kewenangan antara jalan kabupaten dan pelabuhan provinsi di rute dari pemenang menuju Bangsal. “Dari pemenang ke bangsal, pelabuhannya kan sudah provinsi, jalannya kabupaten. Itu kan tumpang tindih. Jadi mau ditingkatkan jalan kabupaten ke provinsi, itu yang koordinasi kan,” demikian. (dpi)
