Lombok Barat (Inside Lombok) – Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengaku mendukung koperasi tambang rakyat di Sekotong, menyusul telah resmi dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh Gubernur NTB bersama Kapolda, bertepatan dengan hari koperasi nasional ke-78 untuk sejumlah koperasi tambang di NTB, belum lama ini. Namun, Isvie mengaku dukungan itu diberikan pihaknya selama keputusan itu menguntungkan bagi masyarakat dan memberi kesejahteraan kepada rakyat.
“Saya kira sangat baik kalau dikelola dengan baik. Karena kesejahteraan rakyat itu harus kita lakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan. Dan kita dukung,” ungkapnya, saat dimintai keterangan ketika berkunjung ke gedung DPRD Lobar, Kamis (17/07/2025).
Politisi perempuan dari partai Golkar ini menilai selama aktivitas penambangan dilakukan dengan cara yang baik dan ramah lingkungan. Maka, keberadaan tambang rakyat di Sekotong tidak akan mempengaruhi pariwisata dan tidak akan merusak ekosistem.
Saat disinggung mengenai adanya pernyataan dari KPK yang melarang aktivitas pertambangan, khususnya untuk wilayah Sekotong. Isvie menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengomentari hal itu. “Kalau itu saya tidak tahu ya. Namun pemberian IPR itu sesuai izin Kementerian, lalu di sana juga kewenangan Gubernur. Nanti kita lihat lebih jauh aturannya seperti apa,” jelas perempuan berhijab ini.
Dia kembali menegaskan bahwa regulasi dan perizinan mengenai tambang tersebut merupakan ranah Pemerintah Pusat. Termasuk soal pemberian IPR tersebut.
“Bagaimana Gubernur nanti mengaturnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa koperasi adalah “soko guru” ekonomi nasional. Dia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mencantumkan koperasi dalam konstitusinya.
“Selama soko guru ini berdiri, ekonomi Indonesia tidak akan runtuh. Dan koperasi adalah tiang itu. Karena itu lah Presiden Prabowo mendorong lahirnya koperasi-koperasi baru, termasuk koperasi merah putih,” terang Iqbal.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda NTB yang telah menggagas dan mengawal inisiatif legalisasi pertambangan rakyat lewat jalur koperasi. Karena tak dipungkirinya bahwa selama lebih dari satu dekade, praktek tambang ilegal menjadi momok di NTB.
“Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi ini terjadi. Hadirnya koperasi tambang adalah solusi nyata, asal dijalankan sesuai aturan dan diawasi secara konsisten,” pungkasnya beberapa waktu lalu. (yud)
