Mataram (Inside Lombok)-Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok elpiji 3 Kg subsidi di NTB dalam kondisi aman, meskipun belakangan muncul keluhan masyarakat mengenai kelangkaan. Data terbaru per 15 September 2025 menunjukkan ada 84.500 tabung yang tersedia di seluruh pangkalan resmi di NTB.
Menanggapi keluhan yang muncul, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti peringatan Maulid Nabi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa Pertamina sudah mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Momen Maulid bukan hanya tahun ini. Estimasi kebutuhan untuk momen-momen tertentu sudah mempertimbangkan konsumsi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami sudah menyiapkan antisipasi hingga ke tingkat pangkalan resmi,” ujarnya, Senin (15/9).
Berdasarkan pantauan Pertamina Jatimbalinus per Senin (15/9), stok elpiji 3 Kg yang tersedia di setiap kabupaten/kota di NTB. Diantaranya ada di Kabupaten Lombok Timur 20.600 tabung , Lombok Tengah 14.600 tabung, Lombok Barat 9.700 tabung, Kabupaten Sumbawa 7.500 tabung, Kabupaten Bima 7.100 tabung. Kabupaten Lombok Utara 6.000 tabung, Dompu 5.400 tabung, kota Bima 4.800 tabung, Mataram 8.300 tabung, dan Sumbawa Barat 500 tabung.
Sedangkan jumlah pangkalan resmi elpiji 3 Kg subsidi di NTB, diantaranya ada di Kabupaten Bima 762 pangkalan, Dompu 421 pangkalan, Lombok Barat 421 pangkalan, Lombok Tengah 536 pangkalan, Lombok Timur 757 pangkalan, Lombok Utara 111 pangkalan, Kabupaten Sumbawa 550 pangkalan, Kabupaten Sumbawa Barat 176 pangkalan, Kota Bima 349 pangkalan dan Kota Mataram 393 pangkalan.
“Secara keseluruhan, terdapat 4.476 pangkalan resmi elpiji di NTB. Masyarakat dihimbau membeli langsung di pangkalan resmi elpiji 3 Kg Bersubsidi yang lokasinya dapat ditemukan dengan mudah melalui link yang tersedia,” terangnya.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok elpiji 3 Kg subsidi tersedia di pangkalan resmi. Dimana disarankan kepada masyarakat untuk membeli langsung di pangkalan resmi dan menghindari pengecer yang tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkan elpiji tersebut. “Sesuai aturan Kementerian ESDM, pangkalan resmi ditargetkan untuk melayani langsung masyarakat pengguna, seperti rumah tangga,” jelasnya. (dpi)
