Lombok Tengah (Inside Lombok)- Pandemi Covid-19 sudah berlangsung lama. Berbagai sarana prasarana pencegahan Covid-19 disiapkan pemerintah daerah untuk meminimalisir masyarakat yang terpapar Covid-19.
Namun demikian, kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas nampaknya masih luput dari perhatian. Hal itu dilihat dari sejumlah sarana prasarana protokol kesehatan di beberapa fasilitas umum dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya berpihak kepada penyandang disabilitas
“Seperti tempat cuci tangan untuk teman-teman pengguna kursi roda. Biasanya di fasilitas kesehatan dan di banyak tempat itu sangat sulit untuk dijangkau,”kata Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lombok Tengah, Sima Wandasari, Senin (9/8/2021) di Praya.
Diterangkan, sejauh ini tempat cuci tangan yang disiapkan di beberapa fasilitas publik rata-rata tingginya melebihi 60 cm. Sehingga sulit dijangkau oleh pengguna kursi roda.
Selain itu, tidak ada masker khusus yang disiapkan untuk penyandang disabilitas yang memerlukan masker khusus.
Untuk disabilitas rungu misalnya, pemerintah tidak menyiapkan masker khusus yang transparan. Karena disabilitas rungu kesulitan berkomunikasi dengan menggunakan masker biasa yang di jual di pasaran.
“Padahal, pemerintah daerah Lombok Tengah pernah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengadaan masker. Namun melupakan kebutuhan penyandang disabilitas. Dia minta pakai masker tapi tidak menyiapkan yang akses,”tandasnya.
Dengan kondisi sarpras prokes yang tidak berpihak kepada para penyandang disabilitas ini, lanjut Sima, secara otomatis membuat para penyandang disabilitas di Lombok Tengah akan lebih rentan terpapar Covid-19.
Sehingga dia berharap agar kebutuhan para penyandang disabilitas tersebut bisa diperhatikan.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Penanganan Covid-19 wilayah Lombok Tengah, H. Lalu Herdan mengaku, di beberapa daerah lain memang sudah ada yang menyiapkan prokes yang akses terhadap para penyandang disabilitas.
Adapun di Lombok Tengah, diharapkan apa yang menjadi keluhan dan masukan dari para penyandang disabilitas ini menjadi pertimbangan pemerintah daerah di dalam mengalokasikan anggaran. Anggaran itu untuk pengadaan sarpras yang ramah kepada penyandang disabilitas.
“Mudahan kedepan dengan adanya masukan seperti ini menjadi pertimbangan pemerintah daerah,”katanya.
