Lombok Tengah (Inside Lombok)- Pencairan dana bantuan presiden (banpres) sebesar Rp2,4 juta di Lombok Tengah masih berlangsung. Total bantuan yang sudah disalurkan sampai sekarang ini mencapai Rp30 miliar lebih.
Sementara jumlah penerima yang diusulkan untuk mendapatkan banpres ini sebanyak 53.349 orang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, H.Ikhsan, Selasa (20/10/2020) mengatakan, banpres tersebut khusus untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.
Meski dia tidak menampik kalau ada juga PNS yang masuk ke dalam data penerima banpres itu.
“Ada PNS tapi tidak disalurkan dan dikembalikan uangnya. Ada tujuh orang”,kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Tengah, H. Ikhsan, Selasa (20/10/2020) di kantornya.
Dia menjelaskan, PNS tersebut bisa masuk ke dalam data penerima banpres karena saat menyerahkan KTP tidak tertera status sebagai PNS. Sementara pihaknya tidak bisa melakukan verifikasi atas mana PNS dan mana UMKM pada saat pengusulan ke pusat karena berpacu dengan waktu.
“Tapi begitu dapat tidak bisa disalurkan. Inilah caranya agar hak-hak masyarakat yang di luar dari PNS ini tidak dikeluarkan”,katanya.
Dia juga mengatakan, data penerima banpres yang diusulkan ke pemerintah pusat berasal dari beberapa sumber usulan, yakni data yang dikeluarkan oleh dua bank penyalur yaitu BNI dan BRI.
Di mana, BNI hanya melayani penyaluran untuk nasabah yang diusulkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PMN). Sedangkan BRI melayani pengusulan nasabah binaan BRI dan binaan Dinas Koperasi.
“Kita Diskop usulkan 28 ribu. Sisanya dari PMN itu datanya”,katanya.
