Mataram (Inside Lombok) – Fasilitas olahraga di NTB untuk standar nasional disebut masih belum layak. Ketua KONI Provinsi NTB, Mori Hanafi mengakui fasilitas yang ada saat ini amburadul dan perlu revitalisasi hingga pembangunan baru guna menunjang prestasi para atlet.
“Kalau bicara fasilitas kita masih amburadul,” ujarnya, Jumat (25/8) di ruanganya. Mori mengharapkan penataan atau bahkan pembangunan baru bisa dilakukan setelah pemilu, pilpres dan pilkada selesai digelar di 2024 mendatang. “Hampir semua standar nasional belum ada yang layak, untuk standar nasionalnya,” lanjutnya.
Guna menunjang pelaksanaan PON 2028 mendatang, harus ada keseriusan pemerintah daerah membenahi fasilitas yang ada. Beberapa fasilitas yang harus dibangun baru yaitu stadion, lapangan basket indoor yang bisa dipakai untuk cabor yang lain seperti voli indoor. “Ini yang kapasitasnya 3-4 ribu orang. Ini yang akan kita segera,” katanya.
Ia mencontohkan, lapangan bola yang ada saat ini sudah tidak layak dari semua sisi. Mulai dari lapangan, bangku penonton, dan beberapa item lainnya. “Saya mau menegaskan untuk saat ini tidak ada satupun venue yang layak untuk dijadikan (venue) pertandingan tingkat nasional,” katanya.
Berbeda halnya untuk event olahraga yang digelar di kawasan Sirkuit Mandalika yang sudah berstandar internasional. “Tapi kan itu hanya satu,” ungkapnya. Menyambut PON 2028 mendatang, NTB disebutnya sudah harus mulai mempersiapkan fasilitas olahraga.
Meski tidak bisa secara keseluruhan, pemda diharapkan bisa melakukan secara bertahap. “Kita harus siapkan. Tidak bisa tidak, kita harus siapkan. Kita jadi tuan rumah kita harus siapkan,” katanya.
Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi maupun pembangunan baru sangat besar hingga ratusan juta. Dengan demikian, pemda bisa mengalokasikannya secara bertahap untuk perbaikannya. Tidak saja Pemda Provinsi NTB melainkan juga pemda kabupaten/kota.
“Venue itu harus kita siapkan dan itu Rp300 miliar. Kalau basket indoor itu bisa Rp100 miliar. Jadi mana yang layak tidak ada. Kalau kita gotong royong ini tidak terlalu berat. Ada dari APBN, APBD, sponsor hingga pihak ketiga kan,” tegasnya.
Alokasi anggaran pun disebutnya sudah harus ada di 2024 mendatang, terutama untuk pembangunan dan revitalisasi fasilitas yang ada. “Kami sudah minta untuk mencicil agar tidak terlalu berat. Pemda kabupaten dan kota juga wajib membantu,” katanya. (azm)
