Lombok Barat (Inside Lombok) – Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha sebut rencana penataan kawasan GMS (Giri Menang Square) dengan anggaran Rp 7,2 miliar yang rencananya akan mulai ditender pada April Ini, dianggap masih perlu dievaluasi.
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan di tengah keterpurukan ekonomi dan banyaknya refocusing anggaran yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk membantu pemulihan ekonomi.
“Memang semua melihat bahwa GMS butuh penataan, tetapi anggaran Rp 7,2 memang terlihat sangat besar di tengah kita sedang pandemi” ketus dia, saat ditemui di Kediri, Rabu (31/03/2021).
Terlebih di tengah perekonomian masyarakat yang sedang terpuruk saat ini. Dan angka kemiskinan yang diprediksi justru akan terus meningkat karena efek pandemi ini.
“Kalau saya sebenarnya berpikir, penataan GMS ini bisa saja bertahap kita lakukan, tidak langsung Rp 7,2 miliar pada tahun ini” papar dia.
Karena menurut politisi perempuan dari PKS ini, banyak OPD lain yang saat ini membutuhkan anggaran untuk fokus memulihkan perekonomian masyarakat dan daerah.
“Saya berharapnya ini dilakukan bertahap, karena banyak OPD yang fokus pada pemulihan ekonomi ini yang jauh lebih membutuhkan anggaran itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Lobar, H. Lalu Winengan menyebut penataan ini dilakukan tahun ini sebagai salah satu upaya juga untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Karena rencana penataan itu pun sudah sejak lama dan baru akan direalisasikan sekarang.
“Kan ini kalau ada keramaian, misalnya kunjungan wisatawan kan nanti di sana ada peluang bagi para pedagang (PKL) untuk dapat pemasukan” sebutnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Penataan itu pun, diakuinya untuk menambah lokasi wisata yang bisa menjadi alternatif refreshing bagi masyarakat, utamanya warga Lombok Barat. Karena, lanjut dia, ketika orang merasa bahagia maka imunnya akan kuat.
“Kalau kita dengar komentar orang, nanti malah ndak jadi kita membangun” tukas Winengan.
“Membangun GMS kan disitu orang bisa jualan, itu bisa membangkitkan perekonomian” imbuhnya.
Sehingga, dirinya menyebut pembangunan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan. Karena anggaran dalam penataan ini diakuinya berbeda dengan anggaran untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
“Semua masukan kita terima, tapi maaf tidak semua masukan itu bisa kita akomodir, kecuali anggaran bansos dipotong” kata dia.
Sehingga penataan kawasan GMS ini dinilai Winengan tidak terdampak terhadap upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Karena anggaran itu ada di OPD yang berbeda dengan alokasi anggaran yang berbeda pula.
