Dewan Lobar Usulkan PMI yang Baru Pulang Diisolasi di Hotel

Anggota Komisi II DPRD Lobar, Saeun, saat ditemui di ruang fraksinya. Selasa (05/01/2021) lalu. (Inside Lombok/Yudina Nujumul Qur'ani).

Lombok Barat (Inside Lombok) – Sekitar 768 PMI Lobar yang diperkirakan akan pulang pada triwulan pertama tahun ini. Sehingga anggota dewan pun mengusulkan hotel dapat dijadikan sebagai tempat isolasi. Menyusul adanya kemungkinan penanganan (isolasi, red) mereka akan dialihkan ke kabupaten.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Lobar, Nasri Junihardi menyebut dari jumlah itu diperkirakan sekitar 40 hingga 50 persennya yang akan kembali.

“Ini masih kita mengikuti SE No. 4 tahun 2020, dari tanggal 1-14 itu semua karantina dan isolasi dipusatkan di provinsi” jelasnya, saat dikonfirmasi, Senin (11/01/2021).

Sehingga apabila nanti SE tersebut diperpanjang, maka tetap provinsi yang akan mengcover. Lalu Pemkab yang mendata dan menfasilitasi.

Hal ini memunculkan usulan dari anggota Komisi II DPRD Lobar, Saeun, supaya hotel dapat dijadikan sebagai tempat isolasi para PMI yang baru datang tersebut. Ini disebutnya sebagai salah satu solusi supaya hotel tetap bisa beroperasi di tengah pandemi saat ini.

“Melalui kerjasama Pemda dengan pihak hotel, bisa saja untuk kemudian menjadikannya sebagai tempat isolasi PMI yang datang dari luar negeri” beber politisi PAN ini.

Walaupun nantinya, harga kamar yang harus dibayar disesuaikan dengan kemampuan daerah juga. Karena dalam situasi saat ini, kata dia hotel tidak boleh tutup.

Sementara itu, Kadis Dikes Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati, saat dikonfirmasi mengenai hal itu justru mempertanyakan pembayarannya akan ditanggung siapa.

“Siapa yang membayar? di Asrama haji saja Lobar harus bayar Rp 110 ribu perhari perorang, dananya dari BPBD” ungkap dia melalui pesan whatsapp, Senin (11/01/2021).

Dirinya pun menyebut, bahwa memungkinkan saja apabila isolasi dilakukan di hotel. Namun, tetap harus kembali melihat kondisi anggaran dari Pemda sendiri. Karena bila isolasi dilakukan di hotel, maka harus ada tenaga kesehatan dan peralatan yang disiapkan di sana.

“Atau tetap pakai Asrama haji tinggal BPBD bayar, jadi tidak repot harus ada tenaga kesehatan yang menjaga di sana” imbuhnya.

Namun, yang jelas saat ini, ia mengaku bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pengoperasian kembali Sanggar Mutu untuk isolasi tersebut. Jika nantinya penanganannya akan dikembalikan ke Kabupaten.

Di mana di sana, kata dia bisa menampung hingga 40 tempat tidur, namun untuk tempat tidur yang seperti di Puskesmas diakuinya berjumlah sekitar 22.